Advertisement
Bawaslu Jawab Tudingan Kubu Prabowo Terkait Ma'ruf Amin Masih di BUMN
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno tidak pernah keberatan dengan status Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin di anak perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN.
"Merujuk pengawasan Bawaslu atas dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden, secara formil telah memenuhi persyaratan dan tidak ada laporan terkait pencalonan," kata Ketua Bawaslu Abhan saat membacakan keterangan lembaganya dalam sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Advertisement
Lagi pula, tambah Abhan, Bawaslu pernah menggarap sengketa antara Partai Gerindra dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berselisih soal definisi BUMN.
Gerindra menggugat KPU ke Bawaslu setelah mencoret kadernya, calon anggota DPR dari Dapil Jawa Barat VI Mirah Sumirat, karena tidak mundur dari BUMN.
Bawaslu, kata Abhan, berpendapat ketika itu bahwa Mirah adalah karyawan sebuah anak perusahaan BUMN, bukan BUMN. Dengan pertimbangan tersebut, KPU akhirnya memasukkan kembali nama Mirah dalam daftar calon tetap (DCT).
Pada sidang pemeriksaan 14 Juni, kuasa hukum Prabowo-Sandi menyebutkan bahwa Ma'ruf melanggar Pasal 227 huruf p UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mewajibkan calon presiden atau calon wakil presiden menyertakan surat pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat BUMN dan BUMD.
Pemohon menuding jabatan Ma'ruf sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT BNI Syariah tetap diemban selama mengikuti Pilpres 2019. Menurut Prabowo-Sandi, dua perusahaan tersebut adalah BUMN sehingga Ma'ruf dan pasangannya harus didiskualifikasi.
Saat berita ini ditulis, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman tengah menskors sidang pemeriksaan tatkala Bawaslu masih mendapatkan giliran membacakan keterangan. Bawaslu menyusul KPU yang telah membacakan jawaban dan pasangan Jokowi-Ma'ruf yang telah membacakan keterangan. Seperti Bawaslu, Jokowi-Maruf menyatakan BSM dan BNI Syariah adalah anak perusahaan BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Arab Saudi Tangkap Warganya yang Bicarakan Perang Hamas-Israel di Media Sosial
- Heboh Efek Samping AstraZeneca Sebabkan TTS, Begini Respon Menteri Kesehatan
- Pemerintah Buka Seleksi CPNS Jalur Sekolah Kedinasan, Ada 3.445 Formasi
- Pilpres 2024 Usai, Anis Ajak Masyarakat Aceh Lanjutkan Perjuangan Perubahan
- Balas Serangan KKB Papua, Brimob dan Kopassus Diterjunkan
- Janji Tak Akan Intervensi Pembentukan Kabinet Prabowo, Jokowi: Kalau Usul Boleh
- Siap-Siap! Seleksi CPNS 2024 Segera Dibuka Mulai Bulan Depan, Cek Jadwal dan Formasinya
Advertisement
Advertisement