Advertisement
Ahok Pertanyakan Anies yang Keluarkan Izin Reklamasi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok buka suara terkait dengan dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 932 bangunan di Pulau D atau yang sekarang dikenal dengan nama Kawasan Pantai Maju.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan IMB tersebut berlandaskan pada peraturan gubernur (pergub) yang dibuat oleh Ahok yaitu Pergub No. 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Advertisement
Ahok mengatakan pergub buatannya tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya landasan untuk mengeluarkan IMB.
“Kalau dengan pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB,” ujarnya, Rabu (19/6/2019).
Namun, Anies tidak bisa serta merta mengeluarkan IMB karena peraturan daerah (perda) untuk lahan reklamasi tersebut belum ada.
Tanpa perda yang dimaksud, yaitu Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura Jakarta), maka kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) yang rencananya dikenakan kepada pengembang justru tidak bisa dikenakan.
Oleh karena itu, Ahok justru mempertanyakan bagaimana Anies bisa mengeluarkan IMB tanpa mewajibkan kontribusi dari pengembang.
Lebih lanjut, Ahok juga menceritakan bahwa tersendatnya Raperda RTRKS Pantura Jakarta saat dirinya menjabat adalah karena adanya penolakan dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta kala itu, Sanusi, dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.
Menurut Ahok, hanya klausul kewajiban kontribusi tambahan tersebut yang menjadi batu ganjalan dari disahkannya raperda tersebut.
“Ada apa dengan oknum DPRD menolak 15 persen kontribusi tambahan buat Pemda DKI untuk membangun infrastruktur? Para pengembangnya mayoritas BUMD DKI dan swasta tidak ada yang keberatan,” kata Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Akses Jalan Rampung, TPST Minggir Siap Beroperasi Penuh Kelola Sampah
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- PBB Sebut Evakuasi Warga Rafah Butuh Waktu 10 Hari
- Mengaku Siap Pindah ke Ibu Kota Baru, Begini Komentar Sandiaga soal Rumah Menteri di IKN
- Kunker Jokowi Diduga karena Menghindari Demo Hari Buruh, Istana Bilang Begini
- Polisi Tangkap 300 Demonstran Pro Palestina di New York
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
- Polisi Tembak Gas-Peluru Karet Saat Demo Buruh di Turki, Ratusan Orang Ditangkap
- Paus Fransiskus Kecam Industri Senjata Ambil Untung dari Kematian
Advertisement
Advertisement