Advertisement
BPN Tegaskan Tak Ada Deal Politik dengan Kubu Jokowi Jelang Putusan MK
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa pilpres, Badan Pemenangan Nasional (BPN) membantah soal adanya deal politik Partai Gerindra ataupun kubu Prabowo-Sandi dengan kubu Jokowi-Ma’ruf.
Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengatakan saat ini baik Prabowo Subianto maupun Sandiaga Uno masih konsentrasi terhadap hasil gugatan hukum di MK. Karena itu dia mengatakan sampai saat ini Gerindra membuat satu pun kesepakatan atau deal-deal dengan pihak Jokowi-Ma’ruf.
Advertisement
“Itu tidak benar. Tidak ada deal-deal politik antara Prabowo dengan pihak lain," kata Andre, Selasa (25/6/2019).
Meski demikian, tambah Andre, ada kemungkinan untuk dilakukan pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo meski bukan untuk membahas deal politik.
Menurut Andre, menjelang pengumuman hasil gugatan di MK memang ada isu yang berkembang soal deal-deal politik antara Gerindra dengan kubu Jokowi. Deal politik tersebut termasuk isu pemberian jabatan tertentu di pemerintahan.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Arsul Sani menyebutkan bahwa Partai Gerindra pantas ditawari ke kabinet pada periode 2019 - 2024.
"Ada juga yang berpendapat kalau pun partai koalisi di pemerintahan akan datang mau bertambah, Gerindra pantas ditawari," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa pihaknya menilai Partai Gerindra merupakan partai yang gentleman dengan sikap ksatrianya dalam Pemilu 2019.
"Ada memang sebagian partai-partai di KIK yang, katakanlah, memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra. Kenapa? Karena dianggap Gerindra lawan kontestasi yang gentleman, yang menggunakan jalur sesuai dengan UU untuk kontestasi," ujarnya.
Arsul membandingkan Partai Gerindra dengan partai yang dia sebut sebagai partai "pembelot" meski proses pemilu belum tuntas. Namun, dia tidak mau menyebutkan parpol yang dimaksud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Turki Stop Perdagangan dengan Israel. Buntut Pengiriman Bantuan ke Gaza Terhambat
- Jokowi Apresiasi Perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U-23/2024
- Prancis Kecam Serangan Drone Israel k Konvois Bantuan Kemanusiaan Yordania di Gaza
- AHY Akan Deklarasikan Bali sebagai Pulau Lengkap
- Heboh AstraZeneca Akui Vaksin Miliknya Memberikan Efek Samping Pembekuan Darah
- MUI Desak Mahkamah Pidana Internasional Tak Ragu Tangkap Benyamin Netanyahu
- Kepada Presiden Terpilih Prabowo, Luhut Berpesan Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet
Advertisement
Advertisement