Advertisement
Sudah Dilarang Prabowo, Ketua PA 212 Mengaku Sulit Mencegah Berkumpulnya Massa Saat Putusan MK
Suasana kawasan Patung Kuda jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019). - Suara.com/Fakhri Fuadi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto telah melarang pendukungnya menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019).
Presidium Alumni 212 sulit untuk mencegah aksi massa di dekat gedung MK. Mereka turun ke jalan mengawal sidang MK dengan agenda pembacaan putusan hasil sengketa Pilpres 2019.
Advertisement
Pendiri Presidium Alumni 212 Aminuddin hanya bisa meminta pada massa untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Apa alagi kata dia, Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga sudah melarang aksi massa tersebut.
Aminuddin mengatakan bahwa aksi massa dari pihak 212 yang lain tidak bisa dicegah, dia berharap Jokowi dan Prabowo segera mengambil sikap untuk meredam perpecahan antar kedua kubu.
"Saya kira, kita akan mengimbau ya kedua pihak menyejukkan para pengikutnya. Saya kira kemarin pak Prabowo mengatakan kan ada itu jangan ke MK. Tapi orang-orang itu pendukung militan itu selalu bilang, kami yang menang kok," kata Aminuddin usai halal bihalal bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
Ia kemudian meminta pada semua pihak tetap menjaga situasi kondusif selama dan sesudah sidang putusan perselisihan hasil pemilu di MK.
"Tugas kita bersama untuk mencegah kerusuhan seperti yang terjadi 21-22 Mei. Tapi bukan hanya tugas 212, tapi juga wartawan, masyarakat, pihak kepolisian. Karena mereka bagian dari sistem bernegara kita. Saya kira aparat juga harus memberikan sikap netralitas," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Presidium Alumni 212 juga mendeklarasikan petisi di depan Menhan Ryamizard Ryacudu yang berbunyi:
1. Kami bersepakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia,
2. Kami bersepakat bersama menciptakan Indonesia damai, sejuk, tentram, dan aman,
3. Kami bersepakat menghormati perbedaan dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Advertisement
Wanita 60 Tahun Lolos ke Kontes Miss Argentina karena Tampak Awet Muda
Advertisement
Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
Advertisement
Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Lulusan Pertanahan Disebut AHY Harus Tahu Perkembangan Teknologi
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
- Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
Advertisement
Advertisement
