Advertisement
Demi Demokrasi, Jokowi Tak Perlu Menambah Partai Koalisi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Iding Rosyidin, menyebut Joko Widodo dan Ma'ruf tak perlu menambah partai koalisi demi demokrasi yang sehat.
"Kalau kita berbicara soal perspektif demokrasi, menurut saya tidak terlalu penting [koalisinya] harus besar karena kalau oposisinya kecil, check and balances-nya kurang," ujar Iding dikutip dari Antara, Senin (1/7/2019).
Advertisement
Iding mencontohkan sebaiknya PAN yang sejak awal mendukung Prabowo-Sandi tidak bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf. Sementara, Demokrat, kata Iding. sejak awal bergabung dalam koalisi Prabowo hanya untuk memenuhi persyaratan Prabowo untuk maju pada pencalonan Pilpres 2019.
"Kalau Demokrat kan meskipun dia di koalisi [Prabowo-Sandi], kemarin kan sekadar memenuhi persyaratan, tidak sepenuhnya kelihatan Demokrat itu," ucapnya.
Di sisi lain, secara hitungan kursi parlemen, koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin sudah unggul. Dengan demikian, penambahan partai koalisi tidak terlalu diperlukan.
Sementara itu, keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk tetap menjadi partai oposisi dinilai Iding sudah tepat.
"PKS itu kan dia kekuatan menengah. Sebetulnya PKS juga menurut saya bagus di oposisi dengan Gerindra dengan kemenangan calegnya yang lumayan 10 persen itu pencapaian tertinggi bagi PKS,” jelasnya.
Namun, Iding menegaskan oposisi yang tepat adalah oposisi yang dapat memberikan kritik sekaligus solusi, bukan kritik yang terkesan "nyinyir".
Ia mencontohkan ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat Demokrat berkuasa, PDIP sebagai partai lawan merupakan contoh oposisi yang dapat menjadi penyeimbang pemerintahan saat itu.
"Masalahnya tinggal bagaimana cara melakukan oposisinya. Nah kekeliruan Gerindra itu oposisinya cenderung asal kritik. Oposisi itu harus memilah isu apa yang pantas dikritisi dan tidak," ujarnya.
Terkait pentingnya peran oposisi dalam suatu pemerintahan, ia menjelaskan oposisi menjadi penting karena berfungsi sebagai penyeimbang dan kontrol kekuasaan supaya terhindar dari tindakan yang korup.
"Di negara manapun dengan sistem otoriter, misalnya, pasti terjadi fenomena korupsi luar biasa karena tidak ada yang mengontrol," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
- Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
- BPS Ungkap 7,2 Juta Warga Indonesia Tidak Punya Pekerjaan
- Sidang Eks Menteri Pertanian SYL, KPK Bawa 4 Saksi dari Kementan
Advertisement
Advertisement