Advertisement
Anggota DPR Sebut Menteri Harus Jalankan Visi Misi Presiden Terpilih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menilai para menteri yang akan menjadi pembantu Presiden terpilih Joko Widodo, harus menjalankan visi-misi Presiden, bukan justru melaksanakan visi-misi sendiri.
"Jangan kebijakan-kebijakan Presiden yang sudah pro-rakyat malah tidak didukung oleh menterinya," kata Maruarar Sirait atau Ara dalam diskusi bertajuk Evaluasi Kinerja Ekonomi Nasional, Perlukah Menteri Baru? di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Advertisement
Dia menilai menteri adalah pembantu Presiden, sehingga harus juga memiliki visi-misi Presiden, bukan menjalankan visi-misi sendiri. Ara mengatakan saat ini, sejumlah menteri di bidang ekonomi kebanyakan berlatar belakang akademisi dan birokrat, jarang yang punya latar belakang pengusaha.
"Menurut saya sudah saatnya dilakukan kombinasi, jangan kebijakan-kebijakan Presiden yang sudah pro rakyat malah tidak didukung oleh menterinya," ujarnya.
Dia juga mengatakan, harus diakui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini diinginkan masih belum tercapai. Menurut Ara yang merupakan politisi PDI Perjuangan, angka kemiskinan, pengangguran, dan gini ratio memang berkurang, namun angkanya harus lebih signifikan lagi.
"Selain itu penerimaan pajak juga tidak tercapai, karena itu harus ada keberanian menciptakan satu langkah yang luar biasa," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan yang dibutuhkan Presiden terpilih ke depan adalah para menteri yang loyal 100% kepada Presiden dan menjalankan visi-misi Jokowi.
"Yang kita cari sebenarnya bukanlah orang-orang dipuji oleh luar negeri, reputasinya internasional dengan berbagai macam penghargaan, tetapi menteri yang loyal seratus persen kepada Presidennya," ujarnya.
Dia mengatakan ada satu hal yang harus dikuatkan dari segi pemikiran, yaitu pertumbuhan ekonomi bukan segala-galanya. Misbakhun menilai kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan tetap terjadi, artinya pertumbuhan ekonominya menjadi tidak tercapai. "Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat menyejahterakan masyarakat," ujarnya.
Misbakhun mengatakan, saat ini tax ratio Indonesia rendah diakibatkan adanya permasalahan yang bersifat struktural di APBN. Selain itu menurut dia, penerimaan negara kurang optimal namun biaya bunga naik, harus menjadi perhatian tim ekonomi Presiden terpilih ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- BMKG: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah Indonesia Cerah!
- Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Kementerian PPPA: Jika Depresi Segera Cari Bantuan Profesional
- Menlu Retno Soroti Kesenjangan Pembangunan Negara Anggota OKI
- Aparat Indonesia Tangkap 2 Kapal Vietnam saat Curi Ikan di Perairan Natuna
- Terdampak Erupsi Gunung Raung, Bandara Samratulangi Mulai Beroperasi Normal
- Jokowi Bersepeda di Jalan Sudirman-Thamrin Minggu Pagi
- Basarnas Kerahkan 5 Unit Tim SAR Cari Korban Hilang Akibat Banjir Luwu
Advertisement
Advertisement