Advertisement
Sebut DPR Oposisi Pemerintah, Fahri Hamzah : Legislatif Enggak Boleh Disuruh Diam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan, lembaga legislatif sejatinya merupakan oposisi pemerintah dalam sistem presidensial.
Ia menyebut tidak ada istilah oposisi di dalam pemerintahan Indonesia yang menggunakan sistem presidensial.
Advertisement
Menurutnya, posisi partai oposisi hanya ada dalam pemerintahan dengan sistem parlementer. Sebaliknya, dikatakan Fahri, oposisi di dalam sistem presidensial ialah merujuk kepada parlemen atau legislatif selaku pengawas kinerja eksekutif.
"Pertama ya, saya sering mengatakan dalam presidensialisme enggak ada oposisi. Karena yang beroposisi dalam presidensialisme adalah parlemen. Kenapa? Karena cara memilih parlemen di negara parlementer dan di negara presidensial itu beda," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Fahri menegaskan, parlemen sebagai oposisi terhadap pemerintah sudah sejak pemilihan berlangsung. Di mana mandat yang diberikan rakyat kepada calon presiden - calon wakil presiden berbeda dengan mandat yang diberi untk calon anggota legislatif.
Lebih lanjut, rakyat memilih presiden dan wakil presiden ditujukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap keduanya tersebut, rakyat memilih anggota legislatif.
"Maka di dalam presidensialisme itu tidak ada oposisi. Tetapi dalam presidensialisme itu otomatis legislatif itu menjadi oposisi," ujar Fahri.
Terkait parpol yang memilih untuk berada di luar pemerintahan dan bergabung, Fahri menyebut pemerintah tidak serta merta bisa mengharapkan seluruh anggota legislatif yang bernaung di dalam partai pendukung dapat dibungkam untuk mengkritisi kinerja pemerintah.
"Legislatif disuruh diam enggak boleh ngomong, legislatif enggak boleh disuruh diam. Legislatif antara dia dengan rakyat itu ngomong, akad dia dengan rakyat itu oposisi. Jadi dalam pemerintahan presidensil, oposisi diciptakan oleh rakyat melalui pemilihan legislatif," jelas Fahri.
Fahri kemudian menyindir tingkah laku partai politik yang masih meributkan ihwal bergabung tidaknya dengan pemerintah atau memilih bertahan di luar pemerintah dengan sikap oposisi.
"Jadi oposisi enggak paham, koalisi enggak paham, rekonsiliasi juga enggak paham. Bagaimana orang-orang ini bernegara konsepsi dasar ini mereka enggak mengerti," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Perhatikan! Per 1 Mei 2024 Pengajuan Berkas Kasasi dan PK di MA Wajib Daring
- Pelatih Shin Tae-yong Diusulkan Dapat Gelar Kehormatan Warga Negara Indonesia
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
Advertisement
Soal Pengelolaan Sampah, DPRD Beri Usulan Ini untuk Pemkot Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PDIP Kembali Tegaskan untuk Tentukan Sikap Berkoalisi atau Oposisi saat Rakernas 26 Mei
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Hati-Hati! Penawaran Visa Haji Palsu Beredar di Media Sosial
- Pengedar Simpan Sabu di Dalam Helm dan Sasar Sasar Nelayan di Kubu Raya
- Dituding Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam, Ini Klarifikasi Kemenkop-UKM
- PKS Berharap Prabowo-Gibran Ajak Gabung Koalisi Pemerintah Seperti PKB dan NasDem
Advertisement
Advertisement