Advertisement
Fadli Zon: Tak Perlu Ada Rekonsiliasi
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai tidak perlu ada wacana rekonsiliasi antara pasangan calon presiden Jokowi-Makruf dan Prabowo-Sandi paska pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Baginya, upaya rekonsiliasi tersebut dinilai keliru menyikapi dinamika demokrasi di Indonesia.
Adanya rekonsiliasi menurut Fadli justru menunjukkan perbedaan yang berbuntut pada perpecahan sebenarnya. Dia berharap wacana rekonsiliasi tidak lagi dibesar-besarkan.
Advertisement
"Memangnya kita perang, ada rekonsiliasi. Ini (Pilpres) kan satu kontestasi ya dalam fase demokrasi bangsa. Jadi harus dianggap sebagai hal yang biasa dalam pertarungan kompetisi," katanya kepada wartawan di Kepatihan, Senin (8/7/2019).
Dia mengatakan, kubu Prabowo-Sandi selama ini sudah menyampaikan langkah hukum, termasuk memprotes kecurangan Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Hasilnya juga sudah diterima. Dia juga sependapat dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menilai tidak perlu ada rekonsiliasi.
"Namanya juga kontestasi. Kalau ada istilah rekonsiliasi adalah istilah yang salah. Rekonsiliasi untuk apa wong kita memang didalam demokrasi bersaing berkompetisi gitu," katanya.
Disinggung soal potensi perpecahan masyarakat jika tidak ada rekonsiliasi nasional, Fadli menepis potensi tersebut. Menurutnya, proses saat ini justru bagian dari upaya mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi. "Saya yakin, di dalam demokrasi harus ada kedewasaan. Saya kira masyarakat punya jalurnya sendiri. Jangan menganggap masyarakat kita ini lebih bodoh lah," kata Fadli.
Meski begitu, dia mendukung saran Eks Koordinator Jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyarankan agar rekonsiliasi Jokowi-Prabowo dimanfaatkan untuk memulangkan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.
"Jangan dihambat (Habib Rizieq) pulang. Konon ada informasi bahwa dia (Rizieq) sulit untuk keluar dari sana (Arab Saudi) karena ada note. Padahal, pemerintah Saudi sebenarnya tidak ada masalah," kata Fadli.
Dia juga menyinggung kasus hukum yang dialamatkan ke Rizieq yang lebih kental muatan politisnya dibandingkan kasus hukum. Dia juga meminta, kriminalisasi kepada Rizieq dihentikan.
"Pilpres kan sudah selesai. Semestinya aroma politik di dalam kasus-kasus itu juga dihentikan. Rizieq seharusnya bisa kembali tanpa ada kriminalisasi terhadap kasus-kasus yang lain," kata Fadli.
Terpisah, Politisi PDI-P DIY Bambang Praswanto berharap upaya rekonsiliasi antara kedua kubu bisa segera terwujud. Hal itu dilakukan agar kedua kubu yang berbeda pilihan bisa kembali bersatu untuk membangun bangsa. "Doakan saja bisa segera terwujud," kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Pemda DIY Klaim Tidak Ada Armada Membuang Sampah Ke TPA Piyungan Sejak 1 Mei 2024
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek KM 6, Mobil Avanza Terbakar
- 10 Ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional, Bisa Buat Caption Instagram
- PBB Sebut Evakuasi Warga Rafah Butuh Waktu 10 Hari
- Mengaku Siap Pindah ke Ibu Kota Baru, Begini Komentar Sandiaga soal Rumah Menteri di IKN
- Kunker Jokowi Diduga karena Menghindari Demo Hari Buruh, Istana Bilang Begini
- Polisi Tangkap 300 Demonstran Pro Palestina di New York
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
Advertisement
Advertisement