Advertisement
Sangkal Terima Triliunan, Pemkot Palu Beberkan Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Hanya Segini ...
Advertisement
Harianjogja.com, PALU--Bantuan dari luar negeri untuk penanganan dampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Sulawesi Tengah hanya 31 Euro atau setara Rp490.270,47. Hal tersebut disampaikan Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah.
"Tidak benar pemerintah Kota Palu menerima triliunan dana bantuan luar negeri, yang nyata saat ini hanya 31 Euro diberikan langsung kepada kami, " ungkap Wali Kota Palu Hidayat, menanggapi isu-isu berkembang di publik, Selasa (9/7/2019).
Advertisement
Wali Kota menjelaskan pemberi bantuan tidak mau dana mereka dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Palu yang disatukan dengan bantuan dalam negeri untuk penanganan bencana.
Karena itu, sebagian dana tersebut telah digunakan untuk penyediaan air bersih, penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro di kawasan hutan kota dan sebagian lagi akan dimanfaatkan untuk kebutuhan kebencanaan.
Wali Kota menyebutkan belum menerima bantuan dana luar negeri dalam jumlah besar selain bantuan 31 Euro tersebut.
Saat tanggap darurat, kata dia, Pemkot Palu telah mengucurkan anggaran melalui APBD Kota Palu tahun anggaran 2018 untuk perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat gempa agar situasi lalu lintas tidak terganggu senilai Rp15 miliar setelah 14 hari bencana.
"Pemkot juga menggelontorkan anggaran Rp1,4 miliar untuk pembangunan MCK, penampungan pengungsi di delapan kecamatan," ucap Hidayat.
Dia menguraikan selain pembuatan MCK, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana utilitas permukiman berupa pemeliharaan lampu dan perlengkapan penerangan jalan umum (PJU) di masa transisi darurat senilai Rp2,5 miliar.
Kemudian penyediaan material kayu untuk rumah terdampak bencana Rp465 juta, penyediaan komponen penampungan pengungsi di masa transisi senilai Rp127,5 juta termasuk pemasangan jaringan listrik Rp725.000 guna menerangi tenda-tenda darurat.
Setelah tanggap darurat, sisa saldo di kas daerah per 31 Desember 2018 senilai Rp11 miliar lebih dan bantuan masuk dari wali kota se-Indonesia termasuk para bupati kurun waktu Januari hingga Maret di masa transisi sebesar Rp11 miliar lebih dan selanjutnya penggunaan dana tersebut baru bisa dimanfaatkan setelah ditetapkan dalam perubahan anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri.
"Sebelum penetapan anggaran perubahan, dana tersebut belum bisa dimanfaatkan, karena dana tersebut masuk kas daerah," katanya.
Jika nanti dana bantuan sudah ditetapkan dalam anggaran perubahan, Wali Kota berjanji akan memanfaatkan bantuan untuk kepentingan masyarakat dan penggunaannya dilakukan secara transparan.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
- Pelatih Masih Yakin Garuda Pertiwi Berprestasi di Piala Asia Putri U-17
- Piala Asia Putri U-17: Jepang Tekuk Thailand 4-0, China Kandaskan Australia 3-0
- Persija Tolak Berlaga di Turnamen ACC, Pilih Fokus Siapkan Tim untuk Liga 1
- Kena Pasal Berlapis, Pembunuh Pengusaha Tembaga Boyolali Terancam Hukuman Mati
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 8 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
- KPK Buka Peluang Hadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem di Sidang SYL
- Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 80 Persen, Istana Negara 67 Persen
Advertisement
Advertisement