Advertisement
Banyak Diminati, SMA Taruna Indonesia Perlu Dievaluasi
Advertisement
Harianjogja.com, PALEMBANG--SMA Taruna Indonesia perlu dievaluasi secara menyeluruh karena menerapkan sistem pendidikan bergaya militer mengingat sekolah ini cukup diminati di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyardi.
Retno mengatakan, evaluasi ini sangat mendesak karena seorang siswa baru meninggal dunia saat Masa Orientasi Siswa dan seorang siswa lainnya sakit akibat dugaan penganiayaan.
Advertisement
"Setelah meninjau ke sekolahnya, kami mendorong evaluasi total terutama pada audit keuangan sekolah, proses belajar mengajar, serta sarana dan prasarana sekolah,” kata Retno setelah mengunjungi korban Wiko Jerianda yang masih tak sadarkan diri di Rumah Sakit Charitas Palembang, Rabu (17/7/2019).
Retno mengatakan dirinya sudah mendatangi sekolah yang mengasramakan siswanya ini. Ia mendapati ruang kelas tanpa jendela yang mirip penjara, tenaga militer yang diberdayakan dan tenaga pengajar yang kurang memadai.
Selain itu, biaya pendidikan juga dinilai cukup mahal karena siswa baru diwajibkan membayar uang pangkal sekitar Rp22 juta, dan biaya per semester sampai Rp2,5 juta rupiah.
Untuk itu, ia menekankan perlunya audit keuangan sekolah dan evaluasi pemberian izin mengingat izin sekolah akan habis pada Oktober tahun ini.
Ia juga menyesalkan sekolah berasrama ini terkesan kurang pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat, karena adanya kegiatan "long march" sejauh 13 km yang menjadi pemicu kejadian meninggalnya siswa saat MOS Delwyn Berly, 14, pada Sabtu (13/7/2019).
KPAI berharap agar penyidikan kepolisian juga bisa mengungkap hal lain karena sejauh ini sudah menetapkan seorang tersangka. “Bisa jadi ada anak lain yang mengalami hal serupa, tapi tidak bicara," kata dia.
Ia menambahkan, KPAI akan mengeluarkan rekomendasi atas peninjauan dan investigasi secara langsung ini, yang nantinya akan diberikan ke Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Presiden.
Salah satu rekomendasinya, yakni pendampingan psikologis bagi orangtua siswa yang menjadi korban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo dari Stasiun Tugu Jogja, Minggu 5 Mei 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
- Banjir Setinggi 3 Meter di Luwu Sulsel Sebabkan 14 Warga Meninggal Dunia
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
- Gerindra Pastikan Usung Dedi Mulyadi untuk Pilgub Jabar 2024
- BNPB Kerahkan Helikopter untuk Evakuasi Korban Erupsi Gunung Raung
Advertisement
Advertisement