Advertisement
PKB Buka Peluang Oposisi Ikut Tentukan Calon Pimpinan MPR, Asal ...
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--PKB membuka peluang kepada partai di luar pemerintah atau oposisi untuk ikut menentukan paket calon pimpinan MPR. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PKB azilul Fawaid.
Menurutnya, pilihan kepada partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terbuka asal dengan syarat, yakni nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masuk dalam paket pimpinan MPR.
Advertisement
Untuk diketahui, Cak Imin berambisi untuk duduk di salah satu kursi pimpinan MPR, terutama sebagai ketua.
"Opsi semua terbuka, makanya semua calonnya itu kami tak tau. Yang jelas, kalau memunculkan nama Cak Imin, kami oke," kata Jazilul di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (17/7/2019)
Namun, menurutnya hal itu masih opsi yang masih digulirkan. Karena di lain sisi, PKB juga ingin menjaga solidaritas antarpartai pendukung Jokowi di KIK, dalam penentuan paket pimpinan MPR.
"Tergantung perjalanan, tergantung nanti seperti apa pembicaraan itu tetapi prioritasnya adalah bersama paket koalisi yang ada. Bahwa kemudian terbuka itu karena perkembangan saja nanti kita lihat, jangan-jangan lebih bagus kita kan gak tahu," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang terdiri dari gabungan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo masih belum memastikan siapa-siapa saja yang kebagian jatah kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurut, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, KIK akan berkomunikasi ihwal paket kursi pimpinan MPR dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Karena pimpinan MPR yang terdiri dari satu kursi ketua dan empat kursi wakil ketua, harus terdiri dari unsur anggota DPR dan anggota DPD.
"Sama juga dengan posisi di MPR, di mana ada unsur DPR dan DPD tentu Koalisi Indonesia Kerja akan bicara dengan DPD, pimpinan kelompok-kelompok di DPD untuk secara konsensus membentuk formasi calon pompinan MPR," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).
Terkait apakah KIK akan mengajak serta partai oposisi untuk membahas kursi pimpinan MPR tersebut, Johnny menyarankan agar gabungan partai oposisi juga melakukan hal serupa yang dilakukan KIK. Hanya saja pembicaraan itu harus dibuat terpisah tidak bergabung bersama KIK.
"Ya kalau supaya demi pemilihan di MPR berlangsung dengan baik, lebih bagus Koalisi Indonesia Adil Makmur membentuk formasinya dengan kelompok DPD dan KIK membetuk formasinya dengan DPD. Sehingga ada pemilihan, jangan sampai semuanya bergabung-gabung," kata Johnny.
Namun, ia tak menutup kemungkinan bila pada akhirnya baik partai koalisi pemerintah atau partai oposisi akan menentukaan secara bersama-sama dengan DPD ihwal siapa yang akan menduduki kursi pimpinan MPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
- Rafael Nadal dan Daniil Medvedev Berpeluang Ketemu di AFP Masters Roma
- PSIK Buka Peluang ke 32 Besar Liga 3 Nasional jika Menang Lawan Persedikab
- KPK Tahan Gus Muhdlor terkait Kasus Korupsi, Subandi Jadi Plt Bupati Sidoarjo
- Tersangka Mutilasi Istri di Ciamis Alami Depresi, Proses Hukum Tunggu Observasi
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Eko Suwanto: Sultan Grond dan Pakualaman Grond untuk Kesejahteraan Masyarakat
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
- KPK Buka Peluang Hadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem di Sidang SYL
- Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 80 Persen, Istana Negara 67 Persen
Advertisement
Advertisement