Advertisement
Ini 3 Saran Konsorsium Pembaruan Agraria untuk Jokowi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memberikan tiga saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuannya agar menjalankan visi-visinya di pemerintahan periode kedua dengan baik.
Ketiga saran itu disampaikan setelah KPA melihat ada potensi bahaya dari visi Jokowi, terutama soal niatnya mengundang banyak investasi ke Indonesia. Menurut KPA, Jokowi harus menerapkan model baru dalam menarik investasi besar-besaran, salah satunya melalui pelibatan masyarakat dalam penanaman modal di sektor-sektor kunci.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, Jokowi harus menerjemahkan niat memperluas investasi ini dengan membuka selebar-lebarnya pintu bagi rakyat melalui koperasi rakyat, petani, nelayan, Badan Usaha Milik Desa, atau badan usaha milik rakyat lainnya sebagai pelaku utama ekonomi nasional.
Karena itu program yang lalu seperti moratorium izin sawit, konversi hutan primer, dan larangan penggunaan gambut harus dilengkapi dengan perbaikan iklim investasi bagi badan usaha milik rakyat.
"KPA membayangkan Visi Indonesia ke depan seharusnya menghadirkan badan-badan usaha modern yang dimiliki rakyat, dan keuntungannya mengalir di tengah-tengah rakyat untuk menciptakan keadilan sosial," kata Dewi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (18/7/2019).
KPA juga berharap proses penerbitan izin dan hak konsesi kepada badan-badan usaha perkebunan dan kehutanan skala besar, proses tukar guling kawasan, konversi tanah dan kawasan hutan harus dilakukan lebih berhati-hati kedepannya.
Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terhadap proses penerbitan maupun izin-izin lama dan baru yang bermasalah dan telah menimbulkan konflik.
Poin kedua, KPA menyarankan pemerintahan Jokowi mengarahkan pembangunan infrastruktur kedepannya untuk menopang sektor pertanian dan perkebunan rakyat. Selain itu, Dewi menginginkan narasi anti-infrastruktur, anti-pembangunan dan anti investasi sebagai stigma yang selama ini dihembuskan aparat dan pejabat terhadap keberatan dan protes masyarakat harus ditinggalkan.
"Apabila rakyat mengajukan keberatan terhadap proyek-proyek pembangunan yang mengancam wilayah hidupnya, maka prinsip menghormati hak konstitusi agraria dari setiap warga negara, prinsip pemenuhan rasa keadilan, prinsip tanah memiliki fungsi sosial dan kemanusiaan lah yang perlu dikedepankan," katanya.
Terakhir, KPA berharap pemerintah mengarahkan niat reformasi birokrasi dalam kerangka untuk melayani kepentingan rakyat agar terus berkembang dan menguat.
Dewi juga menyebut, selama ini kerap terjadi sektoralisme kelembagaan dalam mengurus sumber-sumber agraria nasional. Menurutnya, visi baru di bidang agraria terkait reformasi birokrasi adalah penghapusan sikap dan kebijakan yang bersifat sektoral.
"Masalah ini sudah menghambat rakyat dan desa-desanya memperoleh keadilan dan penyelesaian atas konflik agraria yang dilaporkannya kepada kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Ego sektoral antara Kementerian ATR/BPN, KLHK, BUMN, Pertanian, dan Kementerian Desa dalam menuntaskan konflik-konflik agraria menjadi penghambat utama," katanya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Bumi Magnitudo 5,0 Landa Pacitan, BMKG Jelaskan Penyebabnya
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Volume Sampah Plastik Naik 5% Tiap Tahun, Kemasan Guna Ulang Perlu Digalakkan
- Menparekraf Sandi Ungkap Harga Tiket Pesawat Diprediksi Turun Pertengahan 2024
- Ganjar-Mahfud Pilih Jadi Oposisi, Gibran Minta Dikawal dari Luar
- Minibus Tertabrak Kereta di Perlintasan Tanpa Palang Pintu Pasuruan, 4 Orang Tewas
- Jokowi Setuju Tidak Boleh Ada Orang Toxic di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Advertisement