Advertisement
Arsul Sani: Perlu Musyawarah Membahas Kesempatan Gerindra di MPR
Advertisement
Harianjogja.com, BANTEN--Sekjen PPP Arsul Sani menyampaikan agar pengisian pimpinan kursi MPR bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah, termasuk membahas Gerindra yang sepertinya juga mengincar kursi legislatif di Senayan.
Prosesnya, parpol pendukung Jokowi-KH.Ma'ruf bermufakat dulu, apakah akan mengajak partai koalisi Prabowo-Sandi bergabung atau tidak. Jika sepakat mengajak bergabung di tingkatan legislatif, maka kedua parpol koalisi bertemu untuk membahasnya.
Advertisement
"Tentu nanti di lima fraksi dari partai koalisi indonesia kerja kan hanya lima, bertemu internal dulu, setelah itu tidak menutup kemungkinan bertemu dengan fraksi-fraksi yang partainya tadinya mengusung 02," kata Arsul Sani, Sekjen PPP, saat ditemui disela-sela Mukernas ke-4 nya, di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, Jumat (19/07/2019).
Bagi dia, musyawarah bersama dalam penentuan pimpinan MPR merupakan tujuan utama dari revisi Undang-undang MD3.
Penguatan pada tingkat legislatif akan dimulai melalui pertemuan para sekjen partai koalisi Indonesia Kerja, yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kemudian dilanjutkan pertemuan antara ketua umum (ketum) koalisi, untuk menentukan posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), DPR hingga MPR.
Pertemuan Ketum partai dengan Jokowi, menurut Asrul Sani, menyesuaikan dengan agenda presiden. Namun pihaknya meyakini pertemuan tersebut akan berlangsung di bulan Juli ini.
"Antara lain terkait distribusi AKD, kalau pimpinan DPR kan sudah jelas menurut UU MD3, lima fraksi yang partainya paling banyak kursinya itu dapat jatah, enggak peduli koalisinya ada dimana. Kalau MPR kan sistem paket. Kalau pimpinan komisi-komisi, badan-badan, dan AKD lainnya itu kan mengusung sistem paket juga," terangnya.
Pihaknya mewajarkan jika Gerindra mengincar kursi pimpinan MPR, karena raihan kursi legislatifnya urutan ketiga setelah PDIP dan Golkar pada Pileg 2019 lalu.
Jika Gerindra benar-benar mengincar kursi pimpinan MPR, maka harus membuka komunikasi dan musyawarah dengan koalisi Indonesia Kerja.
"Ya wajar saja, kan memang wajar Gerindra menyampaikan aspirasi seperti itu, karena kursinya besar. Tapi kan ada PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan lain-lain, ya semoga semuanya bisa bermusyawarah," jelasnya.
Berdasarkan UU No.2/2018, tentang perubahan kedua UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pemilik kursi ketua DPR adalah parpol peraih suara terbanyak. Dalam hal ini, PDIP. Empat wakil ketua DPR akan diisi dari reperesentasi empat parpol di bawah PDIP.
Dengan konfigurasi tersebut, maka untuk periode mendatang pimpinan DPR akan didominasi parpol pendukung paslon 01. Sementara, paslon 02 hanya memiliki Partai Gerindra untuk direpresentasikan sebagai pimpinan DPR.
Meski dalam rekapitulasi KPU perolehan suara Pemilu Legislatif DPR 2019, Golkar berada di urutan ketiga setelah PDIP dan Partai Gerindra, namun dari sisi perolehan kursi, Golkar nomor dua. Perhitungannya menggunakan metode Sainte Lague.
Berikut peroleh kursi DPR setelah dikonversi melalui metode Sainte Lague:
1. PDIP 128 kursi
2. Golkar 85 kursi
3. Gerindra 78 kursi
4. NasDem 59 kursi
5. PKB 58 kursi
6. Demokrat 54 kursi
7. PKS 50 kursi
8. PAN 44 kursi
9. PPP 19 kursi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Top 7 News Harian Jogja Online, Kamis 2 Mei 2024, Persoalan Sampah di Jogja hingga Peringatan May Day 2024
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Aksi Buruh 1 Mei: Masyarakat Diminat Hindari Kawasan Monas Jakarta
- Prihatin Atas Temuan Kuburan Maasa di Gaza, Sekjen PBB Minta Operasi militer di Rafah Dihentikan
- Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Terlibat Korupsi Timah Rp217 Triliun, Begini Respons Manajemen
- Di Jakarta Ada Aksi Buruh 1 Mei, Jokowi Pilih ke NTB
- Buruh Desak Presiden Terpilih Prabowo Subianto Cabut UU Cipta Kerja
- Bangun Kota Cerdas, Pusat Data IKN Dilengkapi Komputasi Performa Tinggi
Advertisement
Advertisement