Advertisement
Kekuatan Lemah, Parpol Oposisi Bisa Cari "Rekan Sesaat"
Advertisement
Harianjogja.com, PALEMBANG - Oposisi konsensus yang lebih memilih penggunaan metode pendekatan lunak terhadap pemerintahan pasca-Pilpres 2019 mungkin terjadi, berdasar pengamatan pengamat Politik Alip Dian Permata.
"Kekuatan politik oposisi sepertinya tidak cukup signifikan dalam memberikan fungsi kontrol terhadap laju jalannya pemerintahan, maka satu-satunya bentuk pengawasan yang mungkin dilakukan oleh oposisi adalah menjadi oposisi konsensus," kata Alip Dian Permata di Palembang, Minggu.
Advertisement
Alip yang juga merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Center for Democracy and Civilization Studies (CDCS), melihat pasca pengumuman hasil pilpres kekuatan politik oposisi di parlemen cukup lemah, karena jika ditotalkan, presentase oposisi angkanya hanya mencapai 35,39 persen, sehingga belum cukup menjadi kekuatan oposisi yang dominan di parlemen.
Berbeda dengan pencapaian politik seperti Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi di tahun 2014 yang meskipun gagal memenangi pilpres, namun berhasil menjadi kekuatan mayoritas di parlemen.
"Dan mereka [oposisi] saat itu bisa menyegel kursi pimpinan dewan di parlemen, sehingga di awal-awal masa kepemimpinan Jokowi mereka mampu menghadirkan perlawanan yang cukup ketat terhadap presiden," lanjutnya.
Konsekuensi dari hadirnya oposisi konsensus, kata dia, dimungkinkan sikap oposisi tidak akan segarang dengan varian-varian oposisi lainnya, apalagi jika ternyata oposisi kekurangan bergaining position secara politik sebab bukan mayoritas.
Namun kelompok oposisi bisa saja memainkan manuvernya di parlemen dengan menarik satu atau dua partai politik menjadi 'rekan sesaat'.
"Misalnya untuk isu tertentu yang tengah menjadi pembahasan hangat di parlemen, dengan pertimbangan kepentingan jangka pendek, secara dramatis mengambil posisi diametral terhadap garis kebijakan koalisi pemerintahan, kemudian bergabung dengan gerbong oposisi," Jelas Alip.
Dinamika rekan sesaat tersebut akan mengejutkan pemerintahan dan mampu merubah lanskap politik di parlemen meski hanya bersifat sekejap, sebab kesepakatannya hanya terhadap isu tertentu, tambahnya.
Setidaknya dinamika tersebut pernah terjadi di Era Pemerintahan SBY, di mana saat itu berkali-kali PKS dan Golkar dalam isu kenaikan bahan bakar mobil (BBM) di parlemen, secara mengejutkan mengambil garis politik berlainan dengan partai koalisi pemerintahan.
"Tetapi jika melihat rekam jejak Jokowi ketika memimpin Indonesia pada periode pertama, ia termasuk presiden yang mampu mengelola dinamika yang terjadi sesama penghuni di kabinet pemerintahan, sehingga situasi reaksioner seperti era SBY tidak terulang sama sekali terhadap pemerintahannya, ini menjadi catatan penting tentunya bagi oposisi," demikian Alip.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Hardiknas 2024, Bayar UKT Mahasiswa Terjebak Pinjol Hingga Gadaikan Barang
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Paus Fransiskus Kecam Industri Senjata Ambil Untung dari Kematian
- Update Harga Pangan 2 Mei: Komoditas Beras dan Bawang Putih Naik
- BMKG Pastikan Udara Panas di Indonesia Akhir-akhir Ini Bukan Heatwave, Ini Penjelasannya
- Peringati Hardiknas Terakhir, Mendikbud Nadiem Ingin Merdeka Belajar Terus Dilanjutkan
- Menko Airlangga Isi Kuliah Tamu di LSE: Indonesia On-Track Capai Visi Indonesia Emas 2045
- Orang Tua Diminta Awasi Aktivitas Anak di internet untuk Cegah Child Grooming
- Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan Anak di Ranah Online
Advertisement
Advertisement