Advertisement
Teliti Penghulu di DIY, Pria Ini Raih Doktor
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--UIN Sunan Kalijaga kembali mencetak doktor bidang studi Islam. Halili berhasil mempresentesikan hasil penelitiannya di hadapan sidang promosi doktor dengan disertasi berjudul Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.
Ujian itu digelar dengan promotor Prof. Khoiruddin, Prof. Euis Nurlaelawati dan penguji antara lain, Prof. Kamsi, Ahmad Bahiej, Ali Sodiqin dan Prof. Makhrus, di Aula Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, Senin (22/7/2019).
Advertisement
Halili menjelaskan, dalam penelitiannya mengungkap adanya dualisme rujukan hukum yang digunakan penghulu KUA DIY dalam menyelesaikan isu hukum perkawinan. Satu bagian merujuk kepada kitab fikih yang memahami keberadaan kompilasi hukum Islam (KHI) seperti halnya kitab fikih lainnya yang tidak wajib untuk dijadikan rujukan hukum.
“Pemahaman seperti ini didasarkan pada argumen yang mengatakan bahwa KHI bukan hukum positif, sehingga penerapannya tidak berlaku mengikat. Oleh karena itu, keberadaan KHI hanya menjadi alternatif pilihan hukum bagi penghulu dan masyarakat yang memerlukannya. Bahkan, kalaupun rumusan hukum KHI dihadapkan dengan rumusan hukum dalam kitab-kitab fikih, keduanya memiliki kedudukan sejajar dan penghulu bebas memilih di antara keduanya,” terang dia dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Rabu (24/7/2019).
PNS Kemenag ini menambahkan, terkait aturan mengenai materi hukum perkawinan yang termuat dalam KHI belum sepenuhnya dijalankan oleh penghulu. Di sisi lain, negara belum sepenuhnya berperan dalam mengarahkan cara pandang hukum penghulu untuk menyelesaikan persoalan hukum perkawinan di KUA dengan menggunakan satu rujukan KHI.
Selain itu masih terjadi disparitas sumber rujukan dalam penyelesaian satu kasus yang sama di bidang hukum perkawinan di kalangan penghulu DIY, semakin menguatkan kesimpulan belum berperannya negara dalam persoalan itu.
“Untuk pengaturan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi penghulu, pengendalian gratifikasi dan menekan praktik pungutan liar, peran negara sebenarnya telah berjalan dengan baik,” katanya.
Ia mengatakan penyelesaian isu hukum perkawinan di kalangan penghulu DIY dipengaruhi oleh tiga faktor, antara lain, pengalaman bekerja dan sumber pengetahuan penghulu, kultur sosial keagamaan masyarakat dan otoritas Kementerian Agama dan kebijakan hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Hadapi Fenomena Sell in May, Ini Rekomendasi Saham-saham Potensial dari Analis
- KA Banyubiru Diminati Pekerja dan Wisatawan, Cek Jadwal Perjalanannya Hari Ini
- Prakiraan Cuaca Sragen Hari Ini Jumat 3 Mei 2024 Full Berawan, Lur
- Nobar Timnas Vs Irak di Alun-alun Sragen Jadi Berkah bagi Sosok Ultraman Ini
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Top 7 News Harian Jogja Online, Jumat 4 Mei 2024, Update Tol Jogja YIA Hingga Daftar Bank Bangkrut
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
- Polisi Tembak Gas-Peluru Karet Saat Demo Buruh di Turki, Ratusan Orang Ditangkap
- Paus Fransiskus Kecam Industri Senjata Ambil Untung dari Kematian
- Update Harga Pangan 2 Mei: Komoditas Beras dan Bawang Putih Naik
- BMKG Pastikan Udara Panas di Indonesia Akhir-akhir Ini Bukan Heatwave, Ini Penjelasannya
- Peringati Hardiknas Terakhir, Mendikbud Nadiem Ingin Merdeka Belajar Terus Dilanjutkan
- Menko Airlangga Isi Kuliah Tamu di LSE: Indonesia On-Track Capai Visi Indonesia Emas 2045
Advertisement
Advertisement