Advertisement
Ribuan PNS Hong Kong Unjuk Rasa Tolak RUU Ekstradisi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) daerah otonom Hong Kong berpartisipasi dalam aksi protes yang digelar pada Jumat malam (2/8/2019).
Ini adalah kali pertama para PNS menyuarakan posisi politiknya sejak serangakaian gelombang protes penolakan terhadap rancangan undang-undang ekstradisi bergulir selama dua bulan belakangan.
Advertisement
Aksi protes terhadap RUU kontroversial yang memungkinkan tersangka suatu suatu kasus diekstradisi ke China daratan belakangan diwarnai kekerasan.
Aparat kepolisian dituding telah melakukan pemaksaan yang berlebihan dan gagal melindungi para pengunjuk rasa dari serangan sekelompok orang yang diduga preman.
"Saya rasa pemerintah harus merespons permintaan para pengunjuk rasa alih-alih menjadikan polisi sebagai tameng," kata Kathy Yip (26), salah satu PNS yang turut mengikuti demonstrasi seperti dikutip Reuters, Sabtu (3/8/2019).
Aksi dukungan para PNS terhadap protes anti RUU ekstradisi digelar setelah sebuah surat terbuka berisi tuntutan agar pemerintah menarik RUU tersebut beredar di Facebook.
Aliansi PNS yang menandatangani surat terbuka itu pun mencantumkan lima tuntutan yakni: penarikan secara penuh RUU ekstradisi, pemberhentian penggunaan label 'rusuh' terhadap aksi protes, pembebasan para pengunjuk rasa yang ditahan, pembentukan komisi penyelidikan independen, dan melanjutkan reformasi politik di Hong Kong.
Protes terhadap RUU ekstradisi yang tengah ditangguhkan telah melebar menjadi aksi tuntutan untuk demokrasi yang lebih besar dan pengunduran diri pemimpin Hong Kong Carrie Lam. Gelombang protes ini juga menjadi salah satu tantangan populis yang paling suram bagi para penguasa Partai Komunis di Beijing.
Sehari sebelum aksi protes, pemerintah Hong Kong telah mengeluarkan imbauan kepada 180.000 PNS untuk tetap netral secara politik jelang gelombang protes besar lainnya yang rencananya akan digelar akhir pekan ini dan disusul aksi mogok massal di berbagai sektor jasa dan ekonomi pada Senin mendatang.
"Pada saat yang sulit ini, kolega pemerintah harus tetap bersatu dan bekerja bersama untuk menegakkan nilai-nilai inti dari layanan sipil," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.
Penyelenggara protes mengatakan lebih dari 40.000 orang berpartisipasi dalam aksi pada Jumat malam tersebut, sementara polisi menyebutkan jumlahnya 13.000.
Polisi mengatakan mereka telah menangkap delapan orang, termasuk seorang pemimpin pro-kemerdekaan, setelah menyita senjata dan bahan-bahan pembuat bom dalam sebuah penyergapan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia/Reuters
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
PPDB DIY 2024: Ini Jadwal ASPD Siswa Luar Daerah Akan Mendaftar SMA/SMK di Jogja
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- 219 Orang Tewas dan Ratusan Terluka Akibat Banjir di Kenya
- Hamas Dikabarkan Sepakat Bebaskan 33 Warga Israel
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Ini Daftar Pabrik yang Tutup Pada 2024
- Kemenag Minta Masyarakat Waspada Penipuan Modus Visa Non Haji
- Ada Pemasangan Eskalator, Per 6 Mei 2024 Perjalanan Kereta Tujuan Pasar Senen Berhenti di Jatinegara
- Banyak Partai Ingin Gabung, Prabowo Diminta Hati-hati Bagikan Jatah Kursi Menteri
Advertisement
Advertisement