Advertisement
Pengamat: Jokowi Jangan Korbankan Hak Prerogratif untuk Susun Kabinet
Advertisement
Harianjogja.com, KUPANG - Presiden Joko Widodo tidak boleh tunduk pada tekanan partai politik dalam menyusun kabinet kerja lima tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona.
"Jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politi, maka secara langsung Jokowi sudah mengorbankan martabatnya, sebagai seorang presiden di negara dengan sistem presidensial," kata Mikhael Bataona kepada Antara di Kupang, Senin (12/8/2019).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf Amin dan manuver pimpinan partai politik dalam meminta jatah menteri.
Advertisement
Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu mengatakan, Jokowi jangan mengorbankan hak prerogatif dalam penyusunan kabinet kerja demi membarter kekuasaan.
"Prinsipnya adalah Jokowi jangan sampai mengorbankan hak prerogatifnya demi barter kekuasaan," kata Mikhael Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada Fisip Unwira itu.
Menurut dia, sistem negara Indonesia adalah presidensial, di mana Presiden mempunyai hak prerogatif penuh untuk menentukan susunan kabinet.
Dengan berkaca pada situasi arus bawah politik saat ini, di mana Jokowi sepertinya terkunci oleh manuver berbagai Ketum parpol soal jatah menteri, maka Jokowi harus tegas.
Demi bangsa, kata dia, Jokowi harus berani membuat terobosan dengan menetapkan personil-personil kabinet yang mempunyai kapabilitas, kompetensi dan integritas, dan bukan melayani kepentingan partai-partai semata.
Minimal setengah dari isi kabinet mendatang adalah zaken kabinet, atau para profesional yang memahami masalah di bidang-bidang strategis yang hendak dibenahi lima tahun ini.
"Artinya, jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politik maka secara langsung Jokowi sudah mengorbankan martabatnya sebagai seorang presiden di negara dengan sistem presidensial," katanya.
Dia menambahkan, dengan kuasanya yang sangat besar, sudah saatnya Jokowi tegas dalam hal profesionalitas anggota kabinet demi Indonesia yang maju.
Jika tidak, maka Pemilu yang berdarah-darah dengan biaya sangat mahal bernilai puluhan triliun rupiah, pada akhirnya hanya menjadi sebuah akrobat politik tanpa makna, karena direndahkan hanya untuk bagi-bagi kursi yang tidak berbasis asas akuntabikitas dan pro pada semangat meritokrasi, kata Mikhael Bataona.
Semangat meritokrasi yaitu semangat untuk membuat penempatan jabatan berdasarkan keahlian dan kemampuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pilkada Jawa Timur, Golkar Resmi Mengusung Khofifah-Emil Dardak
- Pesawat Jatuh di BSD, Kemenhub: Penjelasan Detail Tunggu Koordinasi
- Singapura Menghadapi Gelombang Baru Covid-19, Kasus Naik 2 Kali Lipat dalam Sepekan
- Letusan Gunung Ibu Ciptakan Fenomena Unik karena Memicu Badai Petir Vulkanik
- Tingkatkan Cadangan Emas hingga Rp80 Triliun, Pengelola Tambang Gosowong Lakukan Efisiensi
Advertisement
Jalur Trans Jogja: Tujuan ke Kampus, Sekolah, Tempat Wisata Jogja hingga Rumah Sakit
Advertisement
Rekomendasi Menikmati Sendratari dan Pertunjukan Wayang di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kemenko Perekonomian: Ada Plafon Rp107 Miliar untuk Beli Alsintan
- Dalam Sehari, Gunung Semeru Alami 14 Kali Erupsi
- Menpar Soroti Pengerukan Tebing untuk Kepentingan Pariwisata
- Tiba di Bali, Elon Musk Disambut Luhut
- Ada Prospek Usaha, Warga Sekitar IKN Diharapkan Tidak Menjual Lahan
- Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS Hari Ini, Polisi Kerahkan 1.648 Personel
- Menkominfo Pastikan Starlink Tetap Bayar Pajak Seperti Operator Lain
Advertisement
Advertisement