Advertisement
Kritikan Pedas Politikus PSI ke Jusuf Kalla soal NKRI Bersyariah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait Ijtimak Ulama IV dikritik politikus PSI.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli menyentil Wakil Presiden Jusuf Kalla ihwal tanggapannya soal hasil Ijtimak Ulama IV yang ingin menegakkan NKRI Syariah berdasarkan Pancasila.
Advertisement
JK menganggap masyarakat tak perlu alergi terhadap penggunaan kata syariah dalam menegakan NKRI hasil keputusan Ijtimak Ulama IV. Hal itu kemudian ditanggapi Guntur Romli melalui akun Twitter @GunRomli.
Guntur lalu mengungkapkan maksud kata syariah yang digunakan dalam Ijtimak Ulama IV agar JK tak salah paham.
"Syariah dikomersialisasi dengan strategi marketing untuk jenis produk dan unit usaha, ini bikin miris. Tapi yang ijtimak lakukan syariah dipolitisasi untuk bentuk dan kedaulatan negara: NKRI Syariah, paham?" ujar Guntur Romli seperti dikutip Suara.com, Senin (12/8/2019).
Guntur berujar syariah yang hanya dipakai sebagai dagangan semata, apalagi untuk politisasi suatu hal menjadi berbahaya. Itu pula yang diingatkan Guntur Romli kepada JK.
"Syariat Islam untuk umat Islam: Cocok! Syariah hanya sebagai strategi marketing untuk produk komersial: bikin miris! Syariah untuk politisasi bentuk dan kedaulatan negara (NKRI): ini bahaya @Pak_JK! Bukan soal alergi tapi tempatkan persoalan pada konteksnya," ujar Guntur Romli.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut menanggapi terkat keputusan Ijtimak Ulama IV yang menyerukan penegakan NKRI syariah berdasarkan Pancasila. Meskipun tidak mempersoalkan itu, namun JK meminta kepada publik untuk tidak menyimpulkan hasil tersebut dirumuskan oleh seluruh ulama di Indonesia.
JK menuturkan, ulama di Indonesia itu berjumlah banyak. Sehingga putusan yang diambil di Ijtimak Ulama IV bukan merupakan putusan dari seluruh ulama yang ada di Indonesia.
"Tentu tak bisa mengatasnakmakan suatu pertemuan bahwa itu pendapat semua ulama, tidak. Tentu ulama yang tergabung dalam organisasi yang mengadakan pertemuan itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
Terkait putusan Ijtimak Ulama IV terkait NKRI syariah, JK menilai tidak ada yang perlu merasa alergi dengan diksi syariah.
Syariat Islam unt umat Islam: cocok! Syariah hanya sbg strategi marketing unt produk komersial: bikin miris! Syariah unt politisasi bentuk & kedaulatan negara (NKRI): ini bahaya @Pak_JK! Bukan soal alergi, tp tempatkan persoalan pd konteksnya
— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) August 12, 2019
"Pertama, jangan kita merasa alergi kepada kata syariah. Syariah itu mudah sekali sebenarnya. Salat syariah, puasa syariah, bekerja syar'i. Mengajar juga syariah," ujarnya.
Syariah kata JK, juga dijalankan ketika umat Islam menjalankan akidah. Di mana umat Islam percaya kepada Allah kemudian percaya kepada rasul dan kitab suci Alquran. Lalu ibadah wajib dan sunnah juga dilakukan oleh umat Islam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Minggu 28 April 2024
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan IKN Capai 80 Persen
- Predksi BMKG: Seluruh Wilayah Indonesia Hujan Lebat Hari Ini
- Polisi Meninggal Dunia dengan Luka Tembak, Jenazah Korban Ditemukan di Mobil
- Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Timah, Bos Maskapai Penerbangan Terlibat
- Raja Charles III Kembali Jalani Tugas Setelah Pengobatan Kanker
- Merapat ke Prabowo-Gibran, Surya Paloh Mengaku Belum Dapat Tawaran Kursi Menteri
Advertisement
Advertisement