Advertisement
Wacana Pimpinan MPR 10 Orang, Ini Tanggapan JK
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Wacana pimpinan partai politik agar pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencapai 10 orang dinilai berlebihan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan penambahan jumlah pimpinan MPR justru tidak efisien dari sisi anggaran. Selain itu, penambahan jumlah pimpinan menyebabkan rumitnya pengambilan keputusan.
Advertisement
"Bayangkan kalau mau rapat pimpinan 10 orang, lamanya," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Menurut JK, usulan penambahan pimpinan tidak memiliki target khusus dalam pemerintahan. Wacana tersebut dinilai lebih pada berbagi kursi kekuasaan.
"Berarti semua partai ingin ada ketuanya [jadi pimpinan MPR]. Tugasnya [MPR] tidak banyak," tambahnya.
Seperti diketahui, setelah amandemen keempat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pada 2002, MPR hanya memiliki beberapa tugas yakni mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden hasil Pemilu, memberhentikan kekuasaan presiden dan wakil presiden, mengangkat presiden dan wakil presiden jika terdapat pergantian di tengah periode berjalan, serta memilih wakil presiden dari usulan presiden jika terjadi kekosongan.
Wacana penambahan pimpinan DPR pertama kali disuarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia menyatakan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang mengakomodir perebutan kursi pimpinan MPR antar partai politik.
"Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian sembilan mewakili fraksi-fraksi dan satu mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," sebut Saleh dalam keterangan tertulis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Perkuat Empat Pilar Kalurahan Untuk Kembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement