Advertisement
Begini Trik Agar Masyarakat Pakai Transportasi Publik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah memperbaiki terminal dan angkutan umum agar masyarakat kembali menggunakan transportasi publik. Usulan tersebut disampaikan Ikatan Alumni Ahli Lalu Lintas (IKAALL).
Ketua Umum IKALL Haris Muhammadun menilai alasan masyarakat tidak memakai transportasi umum karena seluruh pemerintah daerah, terutama DKI Jakarta tidak memodernisasi terminal dan angkutan umum, sehingga masih ada masyarakat yang memilih memakai kendaraaan pribadinya untuk bepergian.
Advertisement
"Dari pola transportasi makro yang saat ini sudah dijalankan dengan membangun MRT, LRT, Trans Jakarta, itu merupakan bentuk kebijakan push agar orang beralih naik kendaraan umum. Tapi harus diikuti juga dengan kebijakan pullnya agar orang tidak naik kendaraan pribadi," tuturnya pada Sabtu (17/8/2019).
Dia berpandangan pemda kini harus mengeluarkan kebijakan push and pull. Artinya, transportasi publik harus diperbanyak, sementara kendaraan pribadi mulai dikurangi.
Selain itu, perlu ada pembenahan pada terminal-terminal yang ada sekarang ini, sehingga dia juga berharap nantinya pada undang-undang yang baru ada tipologi terminal terbagi atas fungsi, bukan kewenangan masing-masing daerah.
"Jika berkaca dari hasil technical visit IKAALL ke Hong Kong bahwa di negara-negara maju tipologi terminal terbagi menjadi delapan yaitu seaport and airport terminal, city center terminal, town center terminal, regional park and ride terminal, local park and ride terminal, neighborhood terminal, employment center terminal, special event terminal," papar Haris.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Muslim Akbar berpandangan masalah transportasi publik saat ini bersifat multidimensi dan lintas sektoral, salah satunya adalah kondisi angkutan massal itu sendiri, sehingga tingkat pengujian kendaraan bermotor bagi transportasi massal perlu diperketat dalam rangka mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan bagi para penumpang.
Menurutnya, kendaraan bermotor yang dijadikan transportasi publik harus memenuhi standar dan pengujian serta keselamatan bagi penumpangnya sesuai peraturan perundang-undangan.
"Masalah kendaraan bermotor untuk angkutan umum sudah diamanahkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan bahwa kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum itu harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Layak Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
- Uzbekistan jadi Lawan Garuda Muda di Semifinal setelah Kandaskan Arab Saudi 2-0
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement