Advertisement
DPR Minta Pemerintah Serius Menyelesaikan Kasus Rasisme Papua
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Masalah rasisme yang kini dirasakan warga Papua harus diselesaikan dengan serius.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebut pemerintah mesti serius menyelesaikan kasus rasisme yang dialami masyarakat Papua. Pun begitu, dia menyebut masalah tersebut belum perlu melibatkan pihak internasional.
Advertisement
Pernyataan itu dikeluarkan menanggapi pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk melibatkan pihak internasional dalam menyelesaikan permasalahan Papua.
"Saya kira yang diperlukan saat ini keseriusan Pemerintah dalam mengatasi akar persoalan yang ada di Papua agar tidak berlarut-larut kembali," kata Sukamta melalui keterangan resminya, Sabtu (24/8/2019).
Di sisi lain pihaknya ikut mendorong Gubernur Papua Lukas Enembe menyelesaikan protes masyarakat Papua dan Papua Barat dapat dilakukan secara nasional.
"Sebagai Gubernur mestinya harus percaya kemampuan Pemerintah. Sampaikan akar persoalan sesungguhnya di Papua serta usulan penyelesaian masalahnya. Saya kira yang seperti ini akan lebih konstruktif," ujarnya.
Di samping itu, Sukamta mengaku heran dengan dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah sejak 2001 belum memberi dampak signifikan pada perubahan di wilayah Melanesia itu.
Dia meminta pemerintah setempat perlu dievaluasi secara utuh terkait kebijakan dan program yang sudah berjalan.
Namun demimikian Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini berharap Pemerintah saat ini fokus dulu untuk menyelesaikan aksi yang sedang terjadi terkait Papua. Selain itu, dia juga meminta Pemerintah mengurangi kerja-kerja simbolis berupa kunjungan pejabat.
“Harus fokus dulu untuk selesaikan persoalan yang ada di depan mata terkait aksi-aksi yang terjadi. Adanya spekulasi keterlibatan KKSB dalam kericuhan ini, jangan sampai mengganggu fokus mengembalikan situasi yang kondusif,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Siapkan Lamaran!, Pemkab Sleman Buka 736 Formasi CPNS dan PPPK
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sekjen Gerindra Sebut Gelora Tak Menolak PKS Masuk Pemerintahan Prabowo
- Persatuan Penyiaran Eropa Larang Simbol Palestina di Ajang Eurovision Song Contest Swedia
- Suami Mutilasi Istri di Ciamis: Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku
- Mengenal Tradisi Seba di Kalangan Masyarakat Suku Badui
- Keamanan Wilayah di Jateng Dinilai Kondusif, Investor Terus Berdatangan
- Korban Tewas Akibat Baniir dan Longsor di Kabupaten Luwu Jadi 14 Orang
- Bareskrim Gerebek Pabrik Sabu di Vila Bali, 3 WNA Ditangkap
Advertisement
Advertisement