Advertisement
Menteri PUPR: Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru Dibagi Tiga Kluster
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur ibu kota baru di Kalimantan Timur akan dibagi menjadi tiga bagian. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
"Pembangunan infrastruktur akan menjadi tiga kluster, pertama adalah mendesain kawasannya sendiri di mana untuk meletakkan rencana tata bangunan selesai 2019 atau minimal sampai 2020," kata Basuki di Istana Negara Jakarta, Senin (26/8/2019).
Advertisement
Pada hari ini Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia seluas 180.000 hektare di dua kabupaten yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.
"Prasarana dasar seperti jalan, air termasuk bendungan untuk melayani ibu kota negara kemudian pertengahan 2020 sudah masuk ke 'desain and build'. Kita mulai seperti halnya saat kita renovasi Gelora Bung Karno, tidak dengan cara 'common' yaitu desain dulu baru tender tapi 'desain and build' jadi kontraktor dan konsultan jadi satu, kita kasih kriterianya seperti apa tapi cepat," jelas Basuki.
Selanjutnya pelaksana dasar jalan, air, drainase dan sebagainya dimulai pada pertengahan 2020.
"Itu yang disampaikan bapak presiden anggaran sekitar 19 persen, tidak semuanya 19 persen dari APBN tapi untuk prasarana dasar," ungkap Basuki.
Selanjutnya bangunan-bangunan pemerintahan juga membutuhkan desain kultural yang harus dibuat secara berhati-hati.
"Ke depan akan hati2 tapi kita programkan juga mulai 'desain and build' jadi kita lakukan pekerjaannya. Konstruksi diperkirakan 3-4 tahun untuk menyelesaikan jalan, waduk, sanitasi dan gedung-gedung sehingga target 2023-2024 bisa ada pergerakan ke sana dengan jadwal ini mudah-mudahan bisa kita tangani," tambah Basuki.
Presiden Jokowi dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah sekitar Rp466 triliun.
Dari jumlah itu, 19% akan berasal dari APBN yang terutama berasal skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta dan BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 66 Pegawai KPK Terlibat Pungli, Dua Rutan Dinonaktifkan
- Kerusakan Akibat Gempa Garut Terjadi di Empat Kabupaten, Terparah Bandung
- Perhatikan! Per 1 Mei 2024 Pengajuan Berkas Kasasi dan PK di MA Wajib Daring
- Pelatih Shin Tae-yong Diusulkan Dapat Gelar Kehormatan Warga Negara Indonesia
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
Advertisement
Pilkada Kulonprogo, DPC PDIP Terima Pendaftaran Kader Partai Lain
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ungkap Praktik Mafia Tanah, Ini Solusi yang Ditawarkan AHY
- Kementan Kawal Sistem Pompanisasi Lahan Pertanian Atasi Dampak El Nino
- 12 Pesawat Tempur China Terbang Rendah di Wilayah Taiwan
- Puluhan Benda Bersejarah dari Masa Majapahit, Dikembalikan AS ke Indonesia dan Kamboja
- Ada Potensi 6 Juta Ounce Emas di Tanah Papua yang Belum Terjamah Freeport
- 2.086 Hektare Lahan di IKN Bermasalah, AHY: Kami Komunikasikan dengan DPR
- Gunung Ibu Pulau Halmahera Meletus, Abu Vulkanik Setinggi 3,5 Kilometer
Advertisement
Advertisement