Advertisement
Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Permintaan Pangan di Sulawesi dan Jawa Diprediksi Meningkat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Sektor pangan akan meningkat khususnya di Sulawesi dan Jawa seiring dengan menggeliatnya perekonomian baru di ibu kota baru yakni Provinsi Kalimantan Timur.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi, Andry Satrio Nugroho mengatakan bahwa pemindahan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan Timur akan mendorong sektor riil, utamanya pangan di daerah lain.
Advertisement
Kondisi ini mengingat Provinsi Kalimantan Timur bukanlah penghasil pertanian, sehingga kebutuhan pangan masyarakat Bumi Etam sangat bergantung pada pasokan pangan dari Jawa dan Sulawesi.
“Sulawesi mungkin akan mendapatkan multiplier effect lebih kepada pertanian, dan peternakan. Untuk sektor ini Jawa pun akan kecipratan,” ungkap Andry, Senin (26/8/2019).
Dia menilai, untuk sektor riil lain yang kemungkinan akan menggeliat di bakal ibu kota adalah sektor properti. Namun di lain pihak, Andry menilai sektor properti di DKI Jakarta memerlukan perhatian ekstra mengingat hasil pengelolaan aset di DKI akan menjadi sumber pembiayaan pemindahan ibu kota dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“PNBP melalui penyewaan aset itu ke depan belum besar dibandingkan dengan PNBP SDA dan PNBP nonmigas,” ujarnya.
Apalagi, menurut Andry, model remote coworking, virtual office, dan coworking space dari swasta yang selama ini sudah berjalan, akan makin menjamur di DKI Jakarta. Hal ini tercermin dari makin sulitnya okupansi gedung perkantoran mencapai 60%.
“Mereka tak butuh ruang, ini memaksa harga sewa di kawasan CBD Jakarta awal tahun ini turun 20%,” terangnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan total kebutuhan pembiayaan pemindahan ibu kota adalah sekitar Rp466 triliun. sumber dana dari APBN hanya 19,2% atau sekitar Rp93,5 triliun.
Untuk skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), ditargetkan porsinya 54,6% atau Rp265,2 triliun. Sisanya untuk swasta persentasenya 26,2% dengan nilai investasi Rp127,3 triliun. Mayoritas porsi pembiayaan mengandalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp265,2 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Direktur Program Trans 7 Ramaikan Bursa Pilkada Gunungkidul 2024
- Termasuk Claudia Scheunemann, Ini 23 Pemain Garuda Pertiwi di AFC Women's Cup
- Diantar Puluhan Pendukung, Roy Saputra Ambil Formulir Pendaftaran Cawawali Solo
- Selamat! Ipswich Town Promosi ke Premier League, Foto Elkan Baggott Terpampang
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Harga Tiket Rp20.000, Begini Cara Membeli Tiket KA Bandara YIA
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Semangat Kolaborasi Demi Masa Depan UMKM Indonesia, Ini yang Dilakukan Astra
- LPS Gandeng DepositoBPR by Komunal Gelar Edukasi Finansial Untuk Karyawannya
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
- Banjir Setinggi 3 Meter di Luwu Sulsel Sebabkan 14 Warga Meninggal Dunia
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
Advertisement
Advertisement