Advertisement
Sudah Sandang WTP, Kepala BKKBN Tetap Minta Peningkatan Mitigasi Korupsi
Advertisement
Harianjogja.com, TANGERANG - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) meminta para pengawas meningkatkan mitigasi korupsi di lingkungan BKKBN. Hal itu tetap perlu dilakukan meski badan tersebut telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
"Meski sudah dua kali berturut-turut menerima WTP, pengawasan tidak boleh lemah. WTP tidak mencerminkan bebas korupsi," kata dia saat Rapat Koordinasi Pengawas di Tangerang, Rabu (28/8/2019) malam.
Advertisement
Oleh sebab itu, kewaspadaan dan mitigasi korupsi harus tetap dilaksanakan. Kewaspadaan terhadap korupsi, kata dia perlu dilakukan bersama.
Dia mengatakan setiap Instansi pemerintah berkewajiban menerapkan sistem pengendalian Internal, tidak terkecuali bagi yang mendapat opini WTP sekalipun.
Pengendalian internal adalah aktivitas dasar yang harus terintegrasi dalam seluruh aktivitas kegiatan di organisasi untuk memastikan bahwa seluruh risiko-risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan dapat dimitigasi.
Hasil penilaian BPKP tahun 2016, level maturitas SPIP BKKBN masih 2,2.
" Kita berharap hasil penilaian yang sedang berlangsung di tahun 2019 ini bisa mencapai level tiga sebagaimana yang ditargetkan pada RPJMN 2015-2019," kata dia.
Nilai kapabilitas APIP (IACM) di BKKBN berdasar penilaian dari BPKP tahun 2018 dari level 2 meningkat menjadi level 3.
IACM merupakan kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik, yang menggambarkan tahapan organisasi sektor publik dalam rangka mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional, yang menunjukkan langkah-langkah menuju kondisi tingkat kapabilitas pengawasan internal yang kuat dan efektif.
Dia pun menyarankan kepada jajaran inspektorat utama untuk mendorong diimplementasikannya ISO 37001 (system manajemen anti penyuapan).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Dua TPS 3R Belum Beroperasi, Sampah di Kota Jogja Diolah Swasta Pakai Sistem Tipping Fee
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- PBB Sebut Evakuasi Warga Rafah Butuh Waktu 10 Hari
- Mengaku Siap Pindah ke Ibu Kota Baru, Begini Komentar Sandiaga soal Rumah Menteri di IKN
- Kunker Jokowi Diduga karena Menghindari Demo Hari Buruh, Istana Bilang Begini
- Polisi Tangkap 300 Demonstran Pro Palestina di New York
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
- Polisi Tembak Gas-Peluru Karet Saat Demo Buruh di Turki, Ratusan Orang Ditangkap
- Paus Fransiskus Kecam Industri Senjata Ambil Untung dari Kematian
Advertisement
Advertisement