Advertisement
Pemerintah Diminta Transparan dalam Menyelesaikan Persoalan di Papua
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua harus transparan karena setelah berjalan dua pekan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
"Saya kira persoalannya sangat serius, hanya saja kita masih cukup gelap atas apa yang terjadi sesungguhnya, mengapa sampai berlarut-larut," kata Sukamta di Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Advertisement
Dia menilai ada beberapa indikasi persoalan Papua telah sampai pada level yang sangat serius, yaitu berbagai aksi mahasiswa asal Papua di beberapa kota besar, penolakan rombongan Gubernur Papua dan Jawa Timur oleh mahasiswa di Asrama Papua, Rabu (28/8/2019) dan masih dimatikannya jaringan internet di Papua hingga saat ini.
Sukamta yang merupakan Sekretaris Fraksi PKS itu meminta pemerintah untuk menghentikan sejenak isu pemindahan Ibu kota dan fokus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan Papua.
"Pemindahan Ibu kota itu penting, tapi persoalan Papua lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai perhatian kita teralihkan oleh hal-hal yang tidak begitu mendesak," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah perlu segera membuat langkah yang lebih substantif dan cermat untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Dia mengatakan, dari laporan beberapa riset di Papua, persepsi sebagian besar responden warga Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil dan juga merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang.
"Padahal Presiden Jokowi sudah 13 kali mengunjungi Papua dan pemerintah mengatakan telah membangun banyak infrastruktur di Papua," katanya.
Karena itu dia menilai perlu segera dirumuskan oleh pemerintah, agenda jangka pendek untuk mengembalikan suasana yang kondusif dan agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- 219 Orang Tewas dan Ratusan Terluka Akibat Banjir di Kenya
- Hamas Dikabarkan Sepakat Bebaskan 33 Warga Israel
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Ini Daftar Pabrik yang Tutup Pada 2024
- Kemenag Minta Masyarakat Waspada Penipuan Modus Visa Non Haji
- Ada Pemasangan Eskalator, Per 6 Mei 2024 Perjalanan Kereta Tujuan Pasar Senen Berhenti di Jatinegara
- Banyak Partai Ingin Gabung, Prabowo Diminta Hati-hati Bagikan Jatah Kursi Menteri
Advertisement
Advertisement