Advertisement
Pemerintah Diminta Bentuk Satgas Pendamai Konflik Papua
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib mengusulkan agar pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendamai Konflik, di Papua.
"Anggotanya 90 persen harus warga Papua asli, mereka yang tahu pasti masalah internalnya di Papua, sisanya bisa diisi para petugas maupun pejabat Jakarta yang sehari hari bertanggung jawab soal Papua," kata Ridlwan menanggapi situasi Papua, di Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Advertisement
Dia menilai, ada semacam operasi propaganda opini di media sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung Papua merdeka.
"Foto dan video dari dalam Papua disebarkan oleh influencer OPM (organisasi papua merdeka) di luar negeri menggunakan jaringan VSAT satelit, informasi tandingan dari warga asli Papua terhambat karena paket data internet diblokir," katanya.
Ridlwan berharap Presiden Jokowi segera menunjuk satu pejabat yang berwenang mengendalikan situasi Papua. "Harus satu pintu dan satu komando, misalnya Presiden bisa menunjuk Kepala BIN atau siapapun yang punya kemampuan meredam eskalasi konflik di Papua. Satu orang, satu pintu," kata Ridlwan.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Purn Hinsa Siburian mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar tidak terpengaruh dengan berita atau isu yang tidak jelas kebenarannya (hoaks).
"Karena di era sekarang ini kan, masalah media ini, informasi ini, kalau kita tidak cerna dengan baik itu bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Jadi, begitu kita mendengar berita seyogyanya, kami berharap, kita cerna," kata Hinsa usai bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.
Ia pun meyakini masyarakat di Papua adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian. "Jadi, kita imbau dengan adanya isu-isu, jangan mudah terpengaruh," harapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Kepala BKKBN: Remaja Butuh Sex Education, Bukan Tentang Hubungan Seksual Tapi Soal Reproduksi Sehat
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek KM 6, Mobil Avanza Terbakar
- 10 Ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional, Bisa Buat Caption Instagram
- PBB Sebut Evakuasi Warga Rafah Butuh Waktu 10 Hari
- Mengaku Siap Pindah ke Ibu Kota Baru, Begini Komentar Sandiaga soal Rumah Menteri di IKN
- Kunker Jokowi Diduga karena Menghindari Demo Hari Buruh, Istana Bilang Begini
- Polisi Tangkap 300 Demonstran Pro Palestina di New York
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
Advertisement
Advertisement