Advertisement
Freddy Numberi: Jokowi Harus Kembalikan Kepercayaan Warga Papua
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Tokoh Papua Freddy Numberi meminta Presiden Joko Widodo menyelesaikan persoalan hak asasi manusia yang terjadi di wilayah tersebut.
Tokoh masyarakat Papua Freddy Numberi mengatakan Presiden Joko Widodo harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah, dengan memproses permasalahan HAM yang terjadi selama ini di Bumi Cenderawasih.
Advertisement
"Kita mau supaya ditindaklanjuti, supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah terutama kepada Presiden Jokowi bahwa dia serius mau menyelesaikan masalah-masalah masa lalu di Papua," ujar Freddy di Jakarta, Sabtu (7/9/2019).
Freddy mengatakan banyak masyarakat Papua yang memiliki kenangan pahit di masa lalu atas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi, antara lain di Kabupaten Nduga, Wamena, dan Wasior.
Freddy meminta agar Pemerintah Jokowi tetap memegang komitmen untuk memproses kasus-kasus tersebut hingga proses ke pengadilan.
"Saya pikir kalau komitmen begitu mudah-mudahan setelah tidak ada masalah lagi, pilpres sudah selesai, kita mau supaya ditindaklanjuti," ucap Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Terkait tentang adanya demo anarkis yang terjadi di Papua belakangan ini, Freddy meminta agar Pemerintah mengajak perwakilan dari tujuh wilayah adat dan budaya di Papua dan Papua Barat untuk berdialog.
Ketujuh wilayah tersebut adalah Mamta, Saereri, Ha’anim, Bomberai, Domberai, La Pago, dan Mee Pago.
Freddy berharap Pemerintah dapat mengakomodir seluruh aspirasi yang diutarakan oleh seluruh perwakilan wilayah agar mengetahui apa yang sebenarnya menjadi keinginan masyarakat Papua.
"Biarlah mereka bicara, nanti dari sana setelah disaring dengan baik oleh tim, inilah bahannya, ketemu untuk bicara dengan Presiden. Apapun dia hasilnya harus disampaikan kepada presiden," ucap dia.
Lebih lanjut Freddy juga mengatakan Pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengembangkan wilayah Papua, salah satunya dengan mengevaluasi otonomi khusus.
Menurut dia, saat ini otonomi khusus tidak berjalan dengan baik lantaran kurang adanya sinergi antara Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat.
"Jangan salahkan daerah, pusat pun harus introspeksi diri, apa yang belum kita lakukan dalam konteks pengawasan dan pendampingan terhadap uang yang diturunkan. Jadi tidak boleh saling menyalahkan agar masyarakat tidak menjadi korban dan akhirnya mereka demonstrasi ribut-ribut karena mereka sebagai korban," ujar Freddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Tarif dan Jadwal Keberangkatan Bus Damri Jogja-Bandara YIA, Sabtu 4 Mei 2024
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- AS Mengaku Belum Mendapat Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza
- Gabung Afsel, Turki Ajukan Kejahatan Genosida Israel ke Mahkamah Internasional
- Turki Stop Perdagangan dengan Israel. Buntut Pengiriman Bantuan ke Gaza Terhambat
- Jokowi Apresiasi Perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U-23/2024
- Prancis Kecam Serangan Drone Israel k Konvois Bantuan Kemanusiaan Yordania di Gaza
- AHY Akan Deklarasikan Bali sebagai Pulau Lengkap
- Heboh AstraZeneca Akui Vaksin Miliknya Memberikan Efek Samping Pembekuan Darah
Advertisement
Advertisement