Advertisement
Haris Azhar Sebut Sejumlah Aktivis Dikriminalisasi dan Diteror Terkait Isu Papua
Advertisement
Harianjogja.com, SURABAYA- Aktivis pembela Papua disebut dikriminalisasi oleh polisi.
Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar menyatakan banyak tokoh aktivis yang mendapat kriminalisasi, seperti aktivis yang dikriminalisasi dalam kerusuhan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.
Advertisement
Ia pun akan mengumpulkan data-data aktivis yang menjadi korban kriminalisasi pascapenyerangan asrama papua di Jalan Kalasan, Surabaya.
"Iya kantor saya lagi ngumpulin sejumlah kasus kriminalisasi intimidasi represi ke orang-orang yang kerja pascapenyerangan asrama Jalan Kalasan," kata Haris saat ditemui di kantor DPW Muhammadiyah Jatim, Sabtu (14/9/2019).
Menurut Haris ada berbagai rangkaian intimidasi dan beberapa peristiwa mencurigakan yang berkaitan dengan kerusuhan Papua. Dia juga menganggap penyelesaian kasus Papua selalu dengan cara yang diskriminatif dan bernuansa kekerasan.
Unsur diskriminatif dan kekerasan itu, kata Haris, seperti menuduh hoaks, menangkap masyarakat di Papua, bukan pelaku yang rasisme. Selain itu, ia menuding hal yang mencurigakan terjadi pada dua orang tim kuasa hukum aktivis Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora.
"Peristiwa mencurigakan ada tim lawyer beberapa di Jakarta yang mengibarkan bendera bintang kejora itu ditangkap, tim lawyer-nya itu ada yang ditabrak di tempat yang berbeda dan hari yang berbeda," ungkapnya.
Intimidasi lainnya yakni kantor KontraS dan LBH yang didemo. Hal itu juga dianggap sebagai bentuk intimidasi kepada pelaku advokasi.
"Kita enggak tahu itu apa tapi mencurigakan. Itu kantornya KontraS dan LBH didemo bukan mencurigakan kalau itu sih. Polanya kan kalau isu Papua gitu, selalu muncul gaya-gaya nasionalisme. Tempat munculnya aktor- aktor mainstream," lanjutnya.
Haris mengemukakan yang dilakukan, baik masyarakat maupun Pemerintah Indonesia, dalam menyikapi permasalahan Papua selama ini masih salah kaprah.
Seharusnya, momentum kerusuhan Papua kemarin bisa ditangani lebih baik dengan berdialog antara pemerintah dan Masyarakat Papua tanpa adanya tuduhan ataupun bentuk kriminalisasi.
"Jangan cuma nyanyi-nyanyi di TV, bikin panggung masang foto sama orang Papua, rekomendasi dialog ini sudah ada sejak tahun 2017 dan seharusnya dijalankan," jelasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
- Pelatih Masih Yakin Garuda Pertiwi Berprestasi di Piala Asia Putri U-17
- Piala Asia Putri U-17: Jepang Tekuk Thailand 4-0, China Kandaskan Australia 3-0
- Persija Tolak Berlaga di Turnamen ACC, Pilih Fokus Siapkan Tim untuk Liga 1
- Kena Pasal Berlapis, Pembunuh Pengusaha Tembaga Boyolali Terancam Hukuman Mati
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 8 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
- KPK Buka Peluang Hadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem di Sidang SYL
- Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 80 Persen, Istana Negara 67 Persen
Advertisement
Advertisement