Advertisement
KPK Tegaskan Tetap Jalankan Tugas Sampai Ada Tindakan Penyelamatan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjalankan tugas dan amanat Undang-Undang hingga ada tindakan penyelamatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu ditegaskan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
"Di tengah berbagai serangan pada KPK akhir-akhir ini, kami akan tetap berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya. Meskipun tidak mudah, tetapi hal tersebut kami sadari sebagai amanat yang harus dijalankan," kata Febri di Jakarta, Senin (16/9/2019).
Advertisement
Sementara itu, terkait penyerahan tanggung jawab pengelolaan KPK pada Presiden sebagaimana disampaikan pada Jumat (13/9/2019) malam, kata Febri, hal itu berangkat dari pemahaman bahwa "Presiden adalah pemimpin tertinggi dalam bernegara, tentu termasuk pemberantasan korupsi".
"Dalam posisi Presiden sebagai Kepala Negara itu lah, KPK menyerahkan nasib lembaga ini ke depan pada Presiden. Seperti yang disampaikan pimpinan kemarin, semua diserahkan pada Presiden. Jadi kami menunggu langkah signifikan lebih lanjut untuk menyelesaikan semua hal ini," ucap Febri.
Ia menyatakan bahwa pemahaman itu perlu dijaga karena di mana pun di dunia, tidak mungkin pemberantasan korupsi akan berhasil tanpa komitmen dan tanggung jawab kepala negara.
"Kita semua berharap, di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi tetap berjalan lurus. Hal ini hanya bisa dilakukan jika ada komitmen kuat kita semua. Oleh karena itu lah, rasanya tidak berlebihan jika kita menggugah kembali pemimpin dan menitipkan harapan penyelamatan pemberantasan korupsi ke depan," tuturnya.
Dalam konteks itu, kata dia, KPK menyerahkan nasib KPK pada Presiden selaku kepala negara.
"Dan tentu saja, kami menyadari pelayanan KPK pada masyarakat tetap harus berjalan. Pelaksanaan tugas KPK tidak boleh berhenti di saat para pelaku korupsi mungkin masih berkeliaran di luar sana," ujar Febri.
Terkait pelaksanaan tugas pimpinan, ia mengungkapkan sebagaimana diatur pada Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka pemberhentian pimpinan KPK dilakukan dengan alasan-alasan yang terbatas dan baru efektif berlaku sejak Presiden menerbitkan Keppres.
"Oleh karena itu, sembari menunggu tindakan penyelamatan KPK dari Presiden, terutama terkait revisi UU KPK yang semakin mencemaskan, maka KPK terus menjalankan tugas dan amanat UU," kata dia.
KPK pun mempercayai bahwa Presiden akan mengambil tindakan penyelamatan dan tidak akan membiarkan KPK lumpuh apalagi "mati".
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Soal Penjabat Kepala Daerah yang Berencana Maju di Pilkada 2024, Sultan Bilang Begini
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Puan Maharani Ingatkan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan Semua Buruh
- PM Israel Pastikan Serangan ke Rafah Terus Berjalan Tanpa Kesepakatan Sandera
- Fatwa Arab Saudi, Jemaah Haji dan Umrah Backpacker Dianggap Tidak Sah Ibadahnya
- Buruh Minta Prabowo Subianto Hapus Sistem Outsourcing
- Gacoan Trending di X Setelah Didatangi Jokowi yang Pesan Mi Level 0
- Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek KM 6, Mobil Avanza Terbakar
- 10 Ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional, Bisa Buat Caption Instagram
Advertisement
Advertisement