Advertisement
Cari Dana untuk Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Ogah Jual Aset ke Swasta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah mulai memikirkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan ibu kota baru.
Pemerintah memilih untuk memanfaatkan aset yang ditinggalkan untuk mendorong pembiayaan ibu kota baru ketimbang menjual aset meski imbal hasil yang diberikan cukup besar.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, sumber pendanaan bagi pembangunan ibu kota bisa mengandalkan pemanfaatan barang milik negara (BMN).
Advertisement
Dia memprakirakan aset BMN di Indonesia bisa lebih besar dari Rp6.000 triliun. Hal ini setelah banyak BMN dievaluasi kembali kisaran nilai pun mengalami kenaikan Rp1.800 triliun.
"Nanti yang berbentuk properti tanah bangunan di seluruh Indonesia kita dari Rp1.700 triliun, tiba-tiba dapat Rp5.500 triliun-Rp.6000 triliun dari hasil kita revaluasi," paparnya di Kantor Bappenas, Senin (16/9/2019).
Isa tak menampik untuk membiayai pembangunan ibu kota baru misalnya bisa dengan cara menjual aset gedung perwakilan rakyat di Senayan yang prakiraan harganya mencapai Rp385 triliun. Apalagi, proyeksi kebutuhan anggaran untuk ibu kota di Kalimantan Timur ini hanya sekitar Rp466 triliun.
"Kalau mau jual juga bisa tetapi kami tak mau sembarangan menjual aset," kata Isa.
Dia menyebut ada sejumlah alasan pemerintah tak akan menjual aset kepada swasta. Pertama, ada nilai jangka panjang yang bagus untuk dimanfaatkan untuk penerimaan negara sendiri.
Kedua, secara historis, tidak semua aset negara bisa dijual. Oleh sebab itu, untuk mendorong diperlukan upaya merevitalisasi DKI Jakarta agar bisa menarik minat investor dan pihak swasta memanfaatkan aset negara. Ketiga, jika melakukan skema penjualan aset langsung, pemerintah membutuhkan persetujuan DPR-RI berapa pun nilainya.
"Jadi dalam membangun ibu kota ini bukan mengandalkan APBN yang konvensional, kami akan memanfaatkan penerimaan BMN, kita kerjasamakan, sehingga kita mendapatkan revenue," jelasnya.
Dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Isa melihat ada ketersediaan pembiayaan atau availability payment.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Pelatih Masih Yakin Garuda Pertiwi Berprestasi di Piala Asia Putri U-17
- Piala Asia Putri U-17: Jepang Tekuk Thailand 4-0, China Kandaskan Australia 3-0
- Persija Tolak Berlaga di Turnamen ACC, Pilih Fokus Siapkan Tim untuk Liga 1
- Kena Pasal Berlapis, Pembunuh Pengusaha Tembaga Boyolali Terancam Hukuman Mati
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 8 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
- KPK Buka Peluang Hadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem di Sidang SYL
- Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 80 Persen, Istana Negara 67 Persen
Advertisement
Advertisement