Advertisement
Didik J. Rachbini: Revisi UU KPK Disetujui, Bukti Tercapainya Misi Melemahkan KPK
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Ekonom senior sekaligus Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi, dan Sosial (LP3ES) Didik J. Rachbini mengatakan disetujuinya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan peristiwa hebat dan sangat penting.
Dia menilai hal tersebut merupakan bukti tercapainya misi untuk melemahkan KPK dari berbagai sendi.
Advertisement
"Pertarungan atau serangan untuk menghapuskan KPK sudah terjadi sejak belasan tahun lalu. Namun, baru sukses sekarang," katanya dalam diskusi dengan tema Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa yang Bermain?, Rabu (18/9/2019).
Dia mengungkapkan kesuksesan melemahkan KPK terjadi lantaran adanya perpaduan kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, beberapa tahun lalu pertarungan tersebut tidak berhasil mencapai target karena masih dijaga oleh eksekutif. Karena buruknya sistem politik, lanjutnya, niat melemahkan KPK sudah tak bisa dibendung.
Didik bahkan menganalogikan bahwa DPR merupakan institusi yang sangat berbahaya.
"Masuk DPR seperti masuk ranjau. Ketika lolos pun dia [DPR] bisa menyiasati dengan berbagai jurus," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Peneliti LP3ES Malik Ruslan mengatakan KPK terjebak dalam dua tafsir, yaitu politik dan hukum selama bertahun-tahun.
Dia menilai pengesahan revisi UU KPK menjadi titik balik bahwa tafsir hukum telah memenangkan pertarungan wacana tersebut.
"KPK merupakan merupakan pertarungan paling keras, antara Jaksa KPK dan pengacara koruptor. Kita mau berdiri dimana? Bangsa ini enggak siap memilih KPK," ucapnya.
Malik menuturkan KPK meninggalkan satu visi penting yaitu landasan berpikir untuk membenahi moral bangsa. Banyaknya orang yang merasa terganggu dengan penangkapan KPK secara empirik menunjukkan bahwa moral sebagian besar petinggi masih sangat buruk, khususnya terkait korupsi.
Lebih lanjut, KPK meninggalkan satu tafsir paling esensial yang memang ditonjolkan sebagai alasan merevisi UU 30/2002.
"UU KPK direvisi karena ada persoalan ekonomi, bukan moralitas. Kita tak pernah membenahi hulu, KPK hanya bergerak di hilir dengan melakukan berbagai penindakan. Ibararnya manusia kalau moral rusak, mau dipakai sistem terbaik pun hasilnya tetap akan rusak," kata Malik.
Seperti diketahui, Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan revisi UU KPK untuk menggantikan UU 30/2002 tentang KPK pada Selasa (17/9/2019).
Sebelumnya, ada tujuh poin revisi UU 30/2002 tentang KPK. Seluruhnya, yaitu kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan, serta mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan.
Kemudian, soal koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta sistem kepegawaian KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pilkada Jawa Timur, Golkar Resmi Mengusung Khofifah-Emil Dardak
- Pesawat Jatuh di BSD, Kemenhub: Penjelasan Detail Tunggu Koordinasi
- Singapura Menghadapi Gelombang Baru Covid-19, Kasus Naik 2 Kali Lipat dalam Sepekan
- Letusan Gunung Ibu Ciptakan Fenomena Unik karena Memicu Badai Petir Vulkanik
- Tingkatkan Cadangan Emas hingga Rp80 Triliun, Pengelola Tambang Gosowong Lakukan Efisiensi
Advertisement
Terbaru! Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Senin 20 Mei 2024
Advertisement
Rekomendasi Menikmati Sendratari dan Pertunjukan Wayang di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kemenko Perekonomian: Ada Plafon Rp107 Miliar untuk Beli Alsintan
- Dalam Sehari, Gunung Semeru Alami 14 Kali Erupsi
- Menpar Soroti Pengerukan Tebing untuk Kepentingan Pariwisata
- Tiba di Bali, Elon Musk Disambut Luhut
- Ada Prospek Usaha, Warga Sekitar IKN Diharapkan Tidak Menjual Lahan
- Amankan Aksi Bela Palestina di Kedubes AS Hari Ini, Polisi Kerahkan 1.648 Personel
- Menkominfo Pastikan Starlink Tetap Bayar Pajak Seperti Operator Lain
Advertisement
Advertisement