Advertisement
Darmin Nasution: Jadi Menko Harus Bisa Keras dan Menahan Diri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan sebagai menko pihaknya harus bisa bijak dalam melihat situasi dan menciptakan titik temu di antara kementerian yang terlibat dalam satu urusan.
"Jadi menteri koordinator [menko] itu kadang harus bisa keras, kadang harus bisa menahan diri, kadang harus bisa menginjak kaki, tapi enggak pernah menginjak kepala," ujarnya dalam keynote speech peluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Rabu (9/10/2019).
Advertisement
Oleh karena itu, Darmin merasa tidak perlu bagi dirinya untuk menyampaikan keynote speech baru setelah Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keynote speech-nya masing-masing.
"Kalau sudah keynote speech dua dan keduanya adalah ahli di bidangnya maka jangan ditambah lagi keynote speech-nya. Pusing nanti," canda Darmin di hadapan hadirin.
Dalam pidatonya, Darmin mengungkapkan bahwa dalam pembangunan selalu terdapat dua aspek yakni aspek pertumbuhan ekonomi dan aspek lingkungan yang terkadang keduanya bisa saling bertentangan.
Demi pembangunan yang berkelanjutan, keduanya perlu berjalan beriringan dalam koridor yang disepakati oleh kementerian-kementerian terkait.
Oleh karena itu, BPDLH sangat penting untuk dibentuk karena selama ini pengelolaan dana lingkungan hidup masih belum optimal dalam mencapai targetnya.
Ke depan, Darmin berharap BPDLH dapat bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menggali sumber-sumber pendanaan dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang dimandatkan.
“BPDLH diarahkan dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dananya, serta memiliki standar tata kelola internasional,” ujar Darmin.
BPDLH dijadwalkan mulai aktif pada 1 Januari 2020 dan akan bekerja secara lintas sektor agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Saat ini, sudah ada Komite Pengarah yang akan memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan BPDLH yang diketuai oleh Menko Perekonomian dan terdiri dari 9 anggota yakni Menteri LHK selaku Wakil Ketua, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.
Adapun direksi dari Badan Layanan Umum (BLU) baru tersebut hingga saat ini masih belum ditunjuk dan diharapkan sudah bisa ditentukan pada akhir tahun 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Terjunkan 40 Petugas, DLH Solo Bersihkan Tempat Nobar Timnas sampai Dini Hari
- 50 Caleg Terpilih Ditetapkan, DPC PDIP Klaten Tunggu Arahan DPD soal KomandanTe
- UKSW Halalbihalal dengan Kepsek dan Guru BK, Jaga Silaturahmi & Kolaborasi
- Jalak Putih, Hewan Hampir Punah Khas Wonogiri Jadi Maskot Pilkada 2024
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
President IMA: Para Pemasar Harus Berlari Kencang untuk Memenangkan Persaingan
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Orang Tua Diminta Awasi Aktivitas Anak di internet untuk Cegah Child Grooming
- Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan Anak di Ranah Online
- Momentum Hardiknas, Puan Ajak Dukung Kemajuan Ekosistem Pendidikan
- Ratusan Rumah Terendam Akibat Luapan Sungai Cibeureum
- Airlangga Bertemu Sekjen Cormann, Tegaskan Komitmen Percepat Proses Keanggotaan Indonesia.
- Mendagri Sebut Pilkada 2024 Telan Anggaran hingga Rp27 Triliun
- AS Mengaku Belum Mendapat Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza
Advertisement
Advertisement