Advertisement
Hasil Survei, Mayoritas Publik Tak Setuju Prabowo Merapat ke Jokowi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan dugaan koalisi. Namun, hasil survei Parameter Politik Indonesia menyebutkan mayoritas publik tidak setuju dengan koalisi tersebut.
"Publik yang tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi justru terjadi di basis pemilih Jokowi dan Prabowo itu sendiri. Itu artinya. pendukung Jokowi dan Prabowo sama-sama tak rela jika Prabowo merapat ke Jokowi," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dalam rilis survei "Evaluasi Kinerja Jokowi dan Harapan Publik di Periode Kedua", di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).
Advertisement
Survei nasional dilakukan pada 5 sampai dengan 12 Oktober 2019 itu, publik cukup antusias menyambut pelantikan Jokowi, yang mencapai angka 74,6 persen.
Namun demikian, antusiasme publik menyambut pelantikan Jokowi ternyata tak berbanding lurus dengan isu Prabowo yang agresif ingin merapat ke dalam koalisi Jokowi.
"Publik yang menyatakan tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi mencapai 40,5 persen, setuju 32,5 persen, tak menjawab 27,0 persen," kata Adi lagi.
Ia menyebutkan, banyak juga yang tak rela Jokowi merangkul Prabowo. Alasan tidak setuju keduanya berkoalisi, karena masih ada yang menganggap pemilu curang, Prabowo harus konsisten sebagai simbol oposisi, termasuk tudingan Jokowi anti-Islam.
Alasan setuju karena pemilu sudah usai dan menginginkan adanya kinerja baik dari pemerintah. Bahkan, ada juga yang berpendapat bergabungnya Prabowo ke Jokowi akan menguatkan pemerintahan 5 tahun mendatang.
Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka (face to face interview) pada 5 hingga 12 Oktober 2019 dengan sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metode stratified multistage random sampling dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dilakukan dalam upaya menjaring aspirasi publik, terutama menyangkut evaluasi dan harapan publik terhadap Jokowi yang akan dilantik sebagai presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
- Tidak Hadir dalam Sidang Sengketa Pileg, 2 Pemohon Dianggap MK Tidak Serius
Advertisement
Jadi Pusat UMKM, Eks Hotel Mutiara 1 Malioboro Jogja Beroperasi di 2025
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kemenparekraf Ingin Iuran Pariwisata dari APBN
- Tidak Hadir dalam Sidang Sengketa Pileg, 2 Pemohon Dianggap MK Tidak Serius
- Jakarta Tetap Ibu Kota Indonesia hingga Ada Penetapan Baru
- PKB dan PPP Kerja Sama Hadapi Pilkada Serentak 2024
- Pengusaha Sumbangkan Rp27 Miliar untuk Timnas Indonesia
- Dedi Mulyadi Siap Maju di Pilgub Jabar 2024
- PKB Buka Penjaringan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Ini Kriterianya
Advertisement
Advertisement