Advertisement
Presiden Jokowi Diharapkan Keluarkan Kebijakan soal Hutan
Advertisement
Harianjogja.com, JAYAPURA - Presiden Joko Widodo diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan atau aturan yang bisa memberikan dampak ekonomi bagi warga soal pemanfaatan hutan yang ada di Provinsi Papua.
"Kami harapkan bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin bisa memberikan angin segar kepada kami, pemilik hutan adat agar bisa mengelola dengan baik dan bijak," kata Ferdinand Okoseray selaku sekretaris Aliansi Masyarakat Adat Pemilik Hutan Adat wilayah Mamberamo Tami di Kota Jayapura, Senin (21/10/2019) malam.
Advertisement
Menurut dia, selama ini masyarakat adat pemilik hutan adat tidak bisa mengelola hasil hutannya secara baik dan maksimal karena terkendala soal regulasi.
"Padahal beberapa kali kami sudah bertemu dengan pemangku kepentingan bahkan melancarkan aksi protes soal regulasi yang kami juga tidak paham, apakah itu untuk kesejaheraan rakyat atau hanya menguntungkan cukong kayu," katanya dengan nada kesal.
Dengan dilantiknya Jokowi sebagai Presiden Indonesia pada Minggu (20/10), Ferdinand berharap, apa yang disuarakan oleh masyarakat adat pemilik hutan adat bisa mendapatkan keadilan dan keberpihakan.
"Kami juga mau ucapkan selamat atas dilantikan Jokowi dan Ma'aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024," katanya.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Adat Pemilik Hutan Adat wilayah Mamberamo Tami melancarkan aksi protes di Dinas Kehutanan Provinsi Papua guna mempertanyakan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan pengelolaan hutan yang dinilai merugikan.
Aksi protes itu dipimpin oleh Ketua Aliansi Masyarakat Adat Pemilik Hutan Adat wilayah Mamberamo Tami, Robertus Urumban di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua yang terletak di Dok IX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (21/10/2019) pagi.
"Kami juga ingin mempertanyakan soal kayu milik masyarakat adat yang ditahan atau disita oleh Dinas Kehutanan Papua, apakah masih ditahan, dijual atau dilelang kepada pihak lain," kata Robertus.
Selain itu, kata dia, ada sejumlah tuntutan lainnya yang ingin disampaikan kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi Papua di antaranya soal program pengelolaan hutan masyarakat hukum adat.
Atau pemanfaatan kawasan hutan masyarakat hukum adat yang dianggarkan dalam DPA setiap tahunnya, untuk pengembangan industri kayu rakyat dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat melalui pelatihan, maupun tenaga skiller pengangkutan kayu bulat, kayu olahan dan sebagainya.
"Tapi kegiatan ini menurut pengamatan kami di lapangan tak pernah dilakukan. Kami minta Gubernur dan Kapolda Papua mendalami tindakan kejahatan pidana yang bersumber dari dana Otsus Papua untuk pengembangan ekonomi rakyat Papua," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KKB Kembali Berulah, Serang Gereja dan Rampas Ponsel Warga Papua
- Balas Serangan Roket Hamas yang Tewaskan 3 Tentara, Israel Bombardir Rafah
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
- Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
Advertisement
Advertisement