Advertisement
KPK Ingatkan Para Menteri Baru untuk Lapor Harta Kekayaan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju sudah dilantik pada Rabu (23/10/2019). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar 38 menteri Kabinet Indonesia Maju segera melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK.
Hal tersebut menyusul dilantiknya 38 menteri dan setara menteri oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 23 Oktober untuk mengemban tugas selama lima tahun ke depan.
Advertisement
"Sebagai bagian dari tindakan pencegahan korupsi maka KPK mengimbau para menteri untuk segera melaporkan LHKPN ke KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (24/10/2019).
Febri mengatakan ada beberapa ketentuan dalam pelaporan LHKPN baik bagi yang sudah menjadi penyelenggara negara, bukan penyelenggara negara sebelumnya, hingga mantan menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla.
Pertama, bagi menteri yang telah menjadi penyelenggara negara sebelumnya dan di tahun 2019 telah melaporkan LHKPN periodik, maka pelaporan LHKPN berikutnya cukup dilakukan dalam rentang waktu Januari–31 Maret 2020 atau pelaporan periodik LHKPN untuk perkembangan kekayaan tahun 2019.
Kedua, bagi menteri yang tidak menjadi penyelenggara negara sebelumnya atau baru menjabat maka pelaporan LHKPN dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah menjabat.
Ketentuan terakhir, bagi mantan menteri Kabinet Kerja sebelumnya yang tidak lagi menjadi penyelenggara negara, kata dia, maka diwajibkan melaporkan kekayaan setelah selesai menjabat dalam jangka waktu 3 bulan.
Selain itu, Febri juga memgingatkan bahwa kesadaran pucuk pimpinan untuk melaporkan LHKPN merupakan contoh baik yang diharapkan bisa ditiru oleh para pejabat di lingkungan kementeriannya.
"Setiap Kementerian saat ini telah memiliki unit pengelola yang mengurusi pelaporan LHKPN dan berkoordinasi dengan KPK," katanya.
Tak hanya itu, penyampaian LHKPN juga menurutnya dapat datang langsung ke Gedung KPK atau melalui mekanisme daring di https://elhkpn.kpk.go.id/
Febri mengingatkan bahwa dasar hukum kewajiban pelaporan LHKPN telah diatur dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Kemudian, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Tak hanya itu, peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan juga peraturan di masing-masing Kementerian/Lembaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- BMKG: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah Indonesia Cerah!
- Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Kementerian PPPA: Jika Depresi Segera Cari Bantuan Profesional
- Menlu Retno Soroti Kesenjangan Pembangunan Negara Anggota OKI
- Aparat Indonesia Tangkap 2 Kapal Vietnam saat Curi Ikan di Perairan Natuna
- Terdampak Erupsi Gunung Raung, Bandara Samratulangi Mulai Beroperasi Normal
- Jokowi Bersepeda di Jalan Sudirman-Thamrin Minggu Pagi
- Basarnas Kerahkan 5 Unit Tim SAR Cari Korban Hilang Akibat Banjir Luwu
Advertisement
Advertisement