Advertisement
Tito: Kami Berusaha Menjaga Stabilitas Politik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang baru saja dilantik yakni Tito Karnavian berkomitmen menjaga stabilitas politik dalam negeri dengan cara melakukan pembinaan politik kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
“Sebagai pembina politik Pemerintah Daerah, kami berusaha untuk memberi sumbangsih dengan menjaga stabilitas politik. Jangan sampai nanti berkembang menjadi gangguan keamanan,” kata Tito berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Advertisement
Tito menambahkan, tanpa stabilitas politik dalam negeri, pembangunan di berbagai sektor tak akan berjalan dengan baik. Sebab, stabilitas politik dan pembangunan akan saling mempengaruhi satu sama lain dan berdampak pada sisi keamanan.
“Tanpa situasi yang aman, maka pembangunan tidak akan berjalan, itu dua sisi yang saling memberi nilai. Keamanan yang tidak baik akan berdampak pada pembangunan, pembangunan yang tidak baik akan berdampak pada gangguan dan keamanan,” ujar Tito.
Menurut mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran strategis untuk menjamin stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, Mendagri juga meminta jajarannya di lingkup Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk melakukan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tito mengatakan diperlukan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas tersebut.
“Pemerintahan baru, presiden lama, kabinet baru, akan muncul gejolak-gejolak dan pro-kontra. Kita lihat media pagi ini juga, ada yang positif dan negatif. Prinsipnya menjaga, karena dua bulan ini, kabinet baru biasanya belum stabil. Kami berusaha menjaga stabilitas itu,” ujarnya.
Tak hanya terkait stabilitas politik dalam negeri, Tito juga berpesan agar jajarannya di Kemendagri, BNPP, maupun Pemda untuk merubah pola pikir terkait jabatan dan amanah yang diberikan.
Menurut dia, pola pikir menjadi 'penguasa’ harus diubah menjadi ‘pelayan masyarakat’. Itu konsekuensi menjadi negara demokrasi yang mengamanatkan rakyat sebagai pemegang kuasa tertinggi dari negara ini.
“Mengubah mindset tidak gampang. Saya di Kepolisian membuat buku, Demokratik Polisi. Apa itu demokrasi? Bahwa pemilik negara adalah rakyat, maka harus diikuti apa yang diinginkan pemilik negara, yaitu rakyat. Mengubah mindset menjadi pelayan itu tidak gampang tapi harus kami lakukan,” kata Mendagri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Perbaikan Jalan Rusak di Kulonprogo Mulai Dikerjakan, Total Anggaran Rp16 Miliar
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bareskrim Gerebek Pabrik Sabu di Vila Bali, 3 WNA Ditangkap
- Korlantas Uji Coba Kirim Surat Tilang via Whatsapp
- Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Karyawan Ucapkan Selamat Tinggal
- Kapal KLM yang Mengangkut Sembako Tenggelam di Perairan Meranti, 9 Awak Selamat
- Melaju ke Final, BNI Apresiasi Keberhasilan Tim Thomas dan Uber Indonesia
- BMKG: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah Indonesia Cerah!
- Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Kementerian PPPA: Jika Depresi Segera Cari Bantuan Profesional
Advertisement
Advertisement