Advertisement
Tokoh Papua Desak Jokowi Selesaikan Pelanggaran HAM
Advertisement
Harianjogja.com, TIMIKA--Tokoh masyarakat Papua dari Suku Amungme di Kabupaten Mimika Yosep Yopi Kilangin meminta Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan persoalan dasar Papua, seperti berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menelan banyak korban jiwa.
"Soal pelanggaran HAM yang sudah beberapa kali terjadi ini sampai sekarang belum ada penyelesaian yang jelas. Presiden Jokowi fokus untuk menyelesaikan itu terlebih dahulu," kata Yopi Kilangin di Timika, Senin (28/10/2019).
Advertisement
Yopi mengatakan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu maupun yang terjadi hingga kini di Papua memicu trauma dan dendam politik berkepanjangan di kalangan orang asli Papua terhadap pemerintah.
Upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut, katanya, sudah pernah digagas oleh pemerintah dengan membentuk sejumlah tim baik di level nasional maupun di tingkat daerah.
"Tim-tim yang sudah pernah dibentuk itu coba serius untuk menyelesaikan ini dengan memanggil orang Papua lalu duduk dan bicara dari hati ke hati. Hal-hal itu sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh Papua ke Presiden Jokowi, mengapa tidak ditindaklanjuti," tanya Yopi, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009 itu.
Alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Theologi/STFT Fajar Timur Jayapura itu mengatakan orang Papua berharap Presiden Jokowi bisa menyelesaikan satu persatu masalah Papua di masa lalu pada periode pertama kepemimpinannya sebagai Presiden RI, namun kenyataannya tidak terealisasi.
"Pak Jokowi harus belajar banyak dari kasus yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, mengapa kemarin itu orang Papua begitu marah karena masih ada dendam di hati orang Papua. Hal-hal itu tidak pernah dibuka secara terang benderang untuk dibicarakan dan diselesaikan. Ketika ada pemicu, akhirnya meledak dimana-mana," ujarnya.
Yopi mengaku respek dengan berbagai kebijakan dan terobosan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Papua dalam beberapa tahun terakhir.
Namun menurut dia, pendekatan pembangunan infrastruktur itu juga harus dibarengi dengan upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua masa lalu maupun yang terjadi sekarang ini.
"Jangan sampai sekarang kita hanya sibuk urus pembangunan ini dan itu, tapi masalah yang paling mendasar kita lupakan. Kami juga berharap Presiden Jokowi melihat lagi UU Otsus Papua (UU Nomor 21 Tahun 2001), katanya akan diubah lagi dengan menambahkan Otsus plus. Kekhususan Papua itulah yang harus diatur secara baik," ujar Yopi.
Setelah dilantik pada 20 Oktober lalu, Presiden Jokowi melakukan kunjungan perdana ke dua provinsi ujung timur Indonesia yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.
Pada Minggu (27/10/2019), Presiden Jokowi memulai kunjungannya di Papua dengan melawat ke Kabupaten Pegunungan Arfak serta Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat.
Selanjutnya pada Senin pagi ini Presiden Jokowi bersama rombongan melanjutkan lawatan ke Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya yang pada 23 September lalu dilanda kerusuhan massal hingga menelan korban jiwa puluhan orang dan ratusan bangunan baik kantor pemerintah, swasta maupun rumah penduduk dibakar massa.
Sebelum mengakhiri kunjungannya di Papua, Presiden Jokowi dijadwalkan akan meresmikan jembatan Holtekamp di Kota Jayapura pada Senin petang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Biar Nggak Kepanasan Naik Trans Jogja Saja, Cek Rutenya di Sini
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
- Banjir Setinggi 3 Meter di Luwu Sulsel Sebabkan 14 Warga Meninggal Dunia
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
- Gerindra Pastikan Usung Dedi Mulyadi untuk Pilgub Jabar 2024
- BNPB Kerahkan Helikopter untuk Evakuasi Korban Erupsi Gunung Raung
Advertisement
Advertisement