Advertisement
Tol Laut Diklaim Tak Banyak Berpengaruh terhadap Harga Barang
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - National Maritime Institute meyakini program tol laut hanya memengaruhi 20% harga barang yang dijual di daerah yang dilayari angkutan laut berubsidi tersebut.
Siswanto Rusdi, Direktur National Maritime Institute (Namarin) Jakarta mengatakan, pembentuk harga barang di daerah yang dilayari kapal tol laut terakumulasi dari pembayaran biaya lain seperti biaya kuli, pajak, tenaga kerja bongkar muat (TKBM), trucking hingga jatah preman.
Advertisement
"Jadi kalau [harga] mahal, itu wajar dengan hukum pasar yang berlaku, kecuali dengan kuli, hingga trucking dan pergudangan di pasar marginnya ditutup oleh pemerintah. Namun, apakah negara menyanggupi hal itu," lanjutnya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Senin (4/11/2019).
Oleh karena itu, dia menilai disparitas harga barang di wilayah timur dan barat Indonesia terjadi bukan disebabkan adanya mafia atau kurang maksimalnya program tol laut, melainkan adanya mekanisme pasar yang wajar.
Menurutnya, hal ini terjadi disebabkan subsidi yang diberikan pemerintah masih sebatas biaya bahan bakar serta biaya pelayaran. Para pedagang atau pemesan masih harus membayar biaya trucking, buruh, preman, dan hal hal teknis di lapangan yang mengakibatkan harga tetap tinggi. Selain itu, Rusdi juga kurang setuju atas anggapan mafia untuk para pedagang yang mengambil untung.
"Yang membeli jumlah banyak adalah pedagang, Namanya pedagang ya cari untung dong. Untung itu mereka cari dengan biaya angkut seperti trucking dan buruh. ini lah disebut aspek perdagangan antarpulau," tuturnya.
Siswanto menganggap berlebihan tuduhan disparitas harga terjadi karena mafia. Dalam mekanisme pasar, imbuhnya, hal yang wajar apabila para pedagang mengambil margin keuntungan.
"Saya sedikit sedih kenapa Presiden menuduh ini karena mafia, ini adalah pedagang, mereka mencari kehidupan, mencari margin keuntungan masa ngak boleh. Ini praktek yang lazim," ujarnya.
Rusdi menyarankan pemerintah mulai memfokuskan untuk memperbaiki aspek perdagangan antarpulau dan penyebarannya bukan hanya menguliti permasalahan program Tol Laut yang sebenarnya sudah berjalan dengan baik.
Sekali lagi, menurutnya, permasalahan disparitas harga saat ini berada di sektor perdagangan bukan masuk dalam kategori sektor pengangkutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Jadwal Samsat Keliling Boyolali 6-12 Mei: Senin di Karanggede dan Juwangi
- Jadwal Samsat Keliling Klaten 6-12 Mei: Senin di Tulung, Trucuk, dan Juwiring
- Jadwal Samsat Keliling Wonogiri 6-12 Mei, Senin di Pracimantoro dan Jatiroto
- Sekarwaru Batik, Produk Kebanggaan Desa Tegalwaru Jember untuk Indonesia
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- BMKG: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah Indonesia Cerah!
- Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Kementerian PPPA: Jika Depresi Segera Cari Bantuan Profesional
- Menlu Retno Soroti Kesenjangan Pembangunan Negara Anggota OKI
- Aparat Indonesia Tangkap 2 Kapal Vietnam saat Curi Ikan di Perairan Natuna
- Terdampak Erupsi Gunung Raung, Bandara Samratulangi Mulai Beroperasi Normal
- Jokowi Bersepeda di Jalan Sudirman-Thamrin Minggu Pagi
- Basarnas Kerahkan 5 Unit Tim SAR Cari Korban Hilang Akibat Banjir Luwu
Advertisement
Advertisement