Advertisement
Kisruh Desa Siluman, Menko Perekonomian Lakukan Ini ...
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemberantasan desa fiktif atau desa siluman. Menko akan memeriksa data penyaluran dana ke desa siluman berdasarkan audit BPK.
“Karena kan itu perlu di audit, kita lihat laporan audit BPK-nya,” ungkap Airlangga.
Advertisement
Namun, Airlangga tidak memberi tahu kapan pemanggilan BPK dilakukan. “Nanti dijadwalkan,” tukasnya.
Berita mengenai desa palsu sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. “Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa yang diperkirakan itu fiktif, ketemu, tangkap!” kata Jokowi di JI-Expo Kamayoran, Jakarta Pusat, Rabu 6 November 2019.
Pada 2015 dana desa mulai dicairkan dari APBN sebesar Rp20,8 triliun, Rp46,9 triliun tahun selanjutnya, 2017 dan 2018 masing-masing berjumlah Rp60 triliun. Pada tahun 2019 ini, realisasi hingga September 2019 sebesar Rp44 triliun. Kemudian rencana anggaran dana desa tahun 2020 sebesar Rp72 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : okezone
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Alasan Gerindra Bantul Belum Buka Pendaftaran Penjaringan Pilkada
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement