Advertisement
Tito Karnavian Usul Pilkada Langsug Dihapus, Ganjar: Bakal Banyak Suap & Jual Beli Jabatan
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG--Usulan pemilihan kepala daerah tak lagi secara langsung ditolak banyak pihak.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi wacana usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung agar dikembalikan kepada DPRD.
Advertisement
Ganjar mengaku belum sepenuhnya sepakat dengan ide mantan Kapolri tersebut. Dia justru mengingatkan Tito untuk berhati-hati, jika ingin mengubah sebuah sistem berdemokrasi.
"Harus hati-hati kalau mau dikembalikan seperti dulu, jangan sampai seperti politik setrika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya," kata Ganjar seusai melepas ekspor hasil pertanian di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Selasa (19/11/2019).
Jika menilik ke belakang, Ganjar menilai, pemilihan kepala daerah tidak langsung pernah dilakukan di Indonesia dan hasilnya tidak menggembirakan.
"Dulu pernah dipilih di DPRD. Tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh kepentingan DPRD," kata Ganjar.
Menurut Ganjar, yang terjadi saat pemilihan secara tidak langsung akan terjadi praktik jual beli yang menimbulkan kejahatan suap menyuap.
"Maka solusinya pemilihan langsung. Kalau hari gini mau kembali ke pemilihan oleh DPRD, kita prediksi akan terjadi jual beli dan suap," tandas Ganjar.
Namun begitu, ide Tito juga tak sepenuhnya Ganjar tolak. Orang nomor satu di Jateng itu mengungkap ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama-sama dalam pelaksanaan pilkada langsung. Terutama, kaitannya dengan biaya kampanye yang mahal.
"Problem muncul karena mahalnya biaya kampanye. Jadi yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sehingga tidak terlalu boros," jelasnya.
Karena itu, Ganjar mengusulkan, terkait mahalnya biaya kampanye, dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.
"Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," usulannya.
Sebelumnya, Tito Karnavian mewacanakan agar pilkada langsung diganti menjadi pilkada tidak langsung, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Usulan dilatarbelakangi adanya biaya politik yang tinggi selama pilkada berlangsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
- Direktur Program Trans 7 Ramaikan Bursa Pilkada Gunungkidul 2024
- Termasuk Claudia Scheunemann, Ini 23 Pemain Garuda Pertiwi di AFC Women's Cup
- Diantar Puluhan Pendukung, Roy Saputra Ambil Formulir Pendaftaran Cawawali Solo
- Selamat! Ipswich Town Promosi ke Premier League, Foto Elkan Baggott Terpampang
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Harga Tiket Rp20.000, Begini Cara Membeli Tiket KA Bandara YIA
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Semangat Kolaborasi Demi Masa Depan UMKM Indonesia, Ini yang Dilakukan Astra
- LPS Gandeng DepositoBPR by Komunal Gelar Edukasi Finansial Untuk Karyawannya
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
- Banjir Setinggi 3 Meter di Luwu Sulsel Sebabkan 14 Warga Meninggal Dunia
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
Advertisement
Advertisement