Advertisement
Jokowi Diprediksi Tak Akan Keluarkan Perppu KPK
Presiden Joko Widodo - Antara/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pengamat ekonomi Didik J. Rachbini memperkirakan Presiden Joko Widodo tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu diungkapkan olehnya dalam diskusi bertajuk Korupsi dan Utang di Negara Berkembang yang digelar Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, (LP3ES), Kamis (28/11/2019).
Advertisement
Dia menjelaskan bahwa sewaktu menjadi wakil rakyat beberapa tahun silam, lobi-lobi untuk mengubah Undang-undang (UU) KPK sudah terjadi. Akan tetapi hal itu tidak berhasil merevisi UU tersebut karena Presiden kala itu tidak ingin mengubah produk hukum itu.
Akan tetapi, saat ini keadaannya justru berubah dimulai dari lobi yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ke Presiden Joko Widodo dan disetujui oleh orang nomor satu di republik ini.
Setelah itu, partai-partai lain turut dilobi mulai dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan belakangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Mereka ingin menghabisi KPK karena ada 250 bupati dan gubernur yang diusung partai-partai ditahan oleh KPK. Jadi tidak mungkin Presiden menerbitkan Perppu meski di depan publik mengatakan sebaliknya," ucapnya.
Lanjutnya, jika Presiden nekat menerbitkan Perppu KPK, dia akan berhadapan dengan partai-partai politik.
Menurut Didik, setelah sukses dalam lobi revisi UU KPK, bukan tidak mungkin amendemen Undang-undang Dasar (UUD) termasuk mengubah masa jabatan Presiden dapat terjadi.
Wijayanto, Direktur Centre for Media and Democracy LP3ES mengamini bahwa setelah UU KPK direvisi, dia juga tidak heran jika amendemen UUD.
"Sebelum kabinet terbentuk, ada pertemuan Surya Paloh dan Prabowo yang menyinggung soal amendemen UUD. Saya pikir hanya soal bagi-bagi kekuasaan saja. Tapi akhir-akhir ini banyak politisi yang membicarakan soal amendemen. Jangan-jangan benar akan terjadi," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kelola Judi Online Cuaca77.com, 11 Orang Ditetapkan Tersangka
Jokowi Sebut Mafia Tanah Sudah Berkurang, Ini Alasannya
Advertisement
Larang Umrah Backpacker, Menteri Haji Saudi Tegaskan Penggunaan Visa Resmi
Daftar Terbaru 17 Bandara Internasional di Indonesia
Advertisement
Bandara Sam Ratulangi Kembali Ditutup Pasca Erupsi Gunung Ruang di Sulut
Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, PAN: Ada Pengurangan Suara di Aceh
Berita Pilihan
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
- Tidak Hadir dalam Sidang Sengketa Pileg, 2 Pemohon Dianggap MK Tidak Serius
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo Rabu 1 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pengusaha Sumbangkan Rp27 Miliar untuk Timnas Indonesia
- Dedi Mulyadi Siap Maju di Pilgub Jabar 2024
- PKB Buka Penjaringan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Ini Kriterianya
- PKB dan Nasdem Gabung Koalisi Prabowo, Bagaimana Pembagian Jatah Kursi Menteri Prabowo-Gibran?
- Gunung Ruang Naik ke Level Awas, Masyarakat Diimbau Evakuasi
- Bali Dituding Kelebihan Turis, Kemenparekraf Membantah
- Tak Semua Harus Dirangkul, Prabowo Diminta Sisakan 2 Partai Agar Bisa Jadi Oposisi
Advertisement
Advertisement
