Advertisement
Ada Pungli di Tanjung Priok, Menteri Budi karya: Cari Orangnya Pecat Orangnya!
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan rapat kerja dengan Komisi V di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019). - ANTARA/Muhammad Iqbal
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi tanggapan tegas soal praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok yang masih terjadi hingga kini.
"Saya tugaskan Pak Hermanta [Kepala Kantor Kesyahbandaaran Utama Tanjung Priok], cari orangnya pecat orangnya. Saya sudah ngomong, cari orangnya, pecat," kata Budi Karya dengan intonasi yang menunjukkan adanya kekesalan, Selasa (17/12/2019).
Advertisement
Kebetulan, Hermanta yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tepat berada di dekat mobil dinas Menhub. Sekonyong-konyong dia menunjukkan sikap hormat tanda kesiapannya menjalankan instruksi orang nomor satu di Kemenhub.
Kementerian Perhubungan memang tidak menoleransi adanya praktik pungli. Selain merugikan pengguna, aspek tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) juga turut tercoreng.
Berdasarkan hasil penelusuran Bisnis.com, tradisi pungutan liar masih dialami para supir truk logistik di Pelabuhan Priok saat ini. Tradisi koruptif ini nyaris tidak berubah dengan kondisi kala Bisnis Indonesia menurunkan laporan serupa pada edisi 19 Februari 2013.
Jumlah perkiraan rata-rata hasil pengumpulan uang kopi alias salam tempel dari sopir kepada oknum di pelabuhan terhitung hanya di pelabuhan bongkar muat PT Jakarta International Container Terminal (JICT) diperkirakan bisa mencapai Rp25,17 miliar per tahun yang dihitung dari kutipan Rp12.000 per boks kotainer yang jumlahnya mencapai 2,09 juta TEUs.
Uang kopi ini hanya dihitung khusus di bongkar muat JICT, yang diolah berdasarakan hasil wawancara dengan para sopir. Perhitungan ini belum termasuk Terminal Peti Kemas Koja, dan New Priok Container Terminal One (NPCT-1).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Dico dan Raffi Ahmad Foto Bareng Munculkan Spekulasi, Ini Respons Golkar Jateng
- Terbongkar! Pejabat Kementan Patungan Rp1 Miliar untuk Biayai Umrah SYL
- Arsip Indarung I Semen Padang Ditetapkan Jadi Memory of the World Asia Pacific
- Presiden NOC Prancis Doakan Timnas Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris
Advertisement
AstraZeneca Tarik Besar-besaran Vaksin Covid-19 Buatannya, Ini Alasannya
Advertisement
10 Orang Terjebak Banjir Luwu Berhasil Dievakuasi Tim SAR
Mensos: Musyawarah Desa Pengusulan Bansos untuk Hindari Penyalahgunaan Data
Advertisement
Garuda Indonesia Kerahkan 976 Petugas untuk Layani Penerbangan Haji
Usulan Presidential Club Prabowo Didukung Zulkifli Hasan
Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Traktir Pengacara, KY Tindaklanjuti Laporan
Kepala Rutan Nonaktif KPK Ajukan Praperadilan Kasus Pungli
Sidang Sengketa Pilpres, Hakim Ingatkan Tegur Ketua KPU Agar Tidak Tertidur
Advertisement
Gelombang Panas Melanda Asia, Ini Dampaknya di Indonesia Menurut BMKG
Berita Pilihan
- Usulan Presidential Club Prabowo Didukung Zulkifli Hasan
- Kepala Rutan Nonaktif KPK Ajukan Praperadilan Kasus Pungli
- Sidang Sengketa Pilpres, Hakim Ingatkan Tegur Ketua KPU Agar Tidak Tertidur
- Gelombang Panas Melanda Asia, Ini Dampaknya di Indonesia Menurut BMKG
- Viral Tawaran Jadi Buzzer Bea Cukai dengan Tarif Rp100 Juta Per Video, Berikut Klarifikasi dari DJBC
Advertisement
DPAD DIY Ajak Masyarakat Bijak Menggunakan Teknologi di Era Digitalisasi Lewat Gelaran Bedah Buku
Advertisement
Grand Rohan Jogja Hadirkan Fasilitas Family Room untuk Liburan Bersama Keluarga
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Kecam Serangan Militer Israel ke Rafah
- Waspada! Marak Penipuan dengan Modus Mengirimkan Email Palsu
- Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Mataram dan Bali, Warga Berhamburan
- Gunung Ibu Halmahera Erupsi, Lontarkan Abu Ketinggian 2 Kilometer
- Tak Lagi Dianggap Bagian dari PDI Perjuangan, Begini Respons Jokowi
- Wacana Prabowo-Gibran Tambah Kementerian, Pakar: Harus Ubah Regulasi
- Desak Israel Berhenti Menyerang Rafah, China: Itu Kejahatan Kemanusian
Advertisement
Advertisement
