Advertisement
Wapres Ma'ruf Minta Kominfo dan Kemenkeu Tangani Serius Soal Film di Internet
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut berkomentar terkait maraknya film ilegal melalui internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika diminta menangani dengan serius permasalahan konten ilegal.
Ma'ruf Amin menyebutkan fenomena menjamurnya situs seperti IndoXXI dan layanan konten ilegal lainnya harus ditangani dengan serius.
"Saya kira memang ini harus ditangani lebih serius , pertama soal konten, soal isi [konten], izin-izin. Kita ingin Kominfo untuk lebih serius menangani soal film-film [ilegal] ini," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (26/12/2019).
Selain menyoroti peredaran konten ilegal, Ma'ruf juga meminta aspek perpajakan ditangani dengan serius. Layanan streaming yang memiliki kantor pusat di luar Indonesia harus membayar pajak jika memiliki pendapatan dari Negeri ini.
"Soal perpajakan saya minta Kemenkeu untuk bagaimana menangani soal ini," katanya.
Penyedia layanan video streaming Netflix dan penyedia layanan musik streaming Spotify kembali menjadi sorotan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pemerintah ingin kedua aplikasi tersebut membayar pajak.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa perpajakan untuk perusahaan dari luar negeri, termasuk aplikasi Netflix dan Spotify sedang disusun dalam undang-undang Omnibus Law.
Dia menuturkan bahwa setiap pendapatan yang dibukukan dari sebuah negara, ada pajak yang harus dibayarkan. Kedua aplikasi tersebut memperoleh pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Pembayar pajak itu melanggar UU jika tidak bayar, orang dalam negeri atau luar negeri pasti ada sanksinya,” kata Johnny
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- BMKG: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah Indonesia Cerah!
- Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Kementerian PPPA: Jika Depresi Segera Cari Bantuan Profesional
- Menlu Retno Soroti Kesenjangan Pembangunan Negara Anggota OKI
- Aparat Indonesia Tangkap 2 Kapal Vietnam saat Curi Ikan di Perairan Natuna
- Terdampak Erupsi Gunung Raung, Bandara Samratulangi Mulai Beroperasi Normal
- Jokowi Bersepeda di Jalan Sudirman-Thamrin Minggu Pagi
- Basarnas Kerahkan 5 Unit Tim SAR Cari Korban Hilang Akibat Banjir Luwu
Advertisement
Advertisement