Advertisement
Investasi China Disebut Bisa Ditinjau Kembali Jika Masalah Natuna Tak Selesai
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan Indonesia bisa meninjau kembali investasi China jika negara itu masih ngotot mengklaim wilayah Kepulauan Natuna, Provinsi Riau.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh China dengan masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna telah berulang kali dilakukan.
Advertisement
Hal itu, ujarnya, menunjukkan tidak adanya niat baik untuk mematuhi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun aturan internasional.
“Kalau memang China tidak mau mematuhi aturan soal perbatasan itu, kalau perlu bisa dilakukan peninjauan kembali investasi mereka di Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/1). Hanya saja, ujarnya, langkah diplomatik harus menjadi upaya pertama yang dilakukan sesuai dengan aturan internasional.
Syarief mengatakan China telah telah melakukan pelanggaran melalui kapal-kapal mereka di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Padahal, ZEE Indonesia itu telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sehingga China harus mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.
“Kita juga melihat sengketa perbatasan dengan Filipina. Meski Filipina memenanhgkan sengketa perbatasan, namun China tetap tidak patuh,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, selain meninjau kembali investasi China di Indonesia, perlu juga dilakukan pemanggilan Duta Besar China untuk Indonesia.
Menurutnya, pemanggilan diplomat China itu bertujuan untuk melakukan konsultasi agar persoalan yang dilakukan oleh China tersebut menjadi jelas. Menurutnya, untuk tahap ini belum perlu dilakukan pengusiran Duta Besar China dari Indonesia, akan tetapi cukup dipanggil untuk konsultasi terlebih dahulu.
Sebelumnya Presiden Joko angkat bicara soal perbedaan sikap para menterinya soal masuknya kapal nelayan dan kapal coast guard China ke wilayah perairan Natuna.
Jokowi menyampaikan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar.
"Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KKB Kembali Berulah, Serang Gereja dan Rampas Ponsel Warga Papua
- Balas Serangan Roket Hamas yang Tewaskan 3 Tentara, Israel Bombardir Rafah
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
- Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
Advertisement
Advertisement