Advertisement
Di Jatim, Saiful Ilah Jadi Kepala Daerah ke-14 yang Kena OTT
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah di Jawa Timur. Kali ini, giliran Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang berurusan dengan lembaga antirasuah tersebut.
Melansir Suara.com, Saiful Ilah menjadi orang ke 14 yang harus berurusan dengan KPK.
Advertisement
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut ada sekitar belasan orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa (7/1/2020) malam.
Dari belasan orang tersebut, salah satunya yakni Bupati Sidoarjo Saiful llah juga turut diamankan oleh KPK. Kekinian, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/1/2020) pagi.
Berikut daftar 14 kepala darah di Jatim yang terjaring KPK sejak 2014 hingga 2020;
Almarhum Fuad Amin (Bupati Bangkalan)
Achmad Syafii (Bupati Pamekasan)
Bambang Irianto (Wali Kota Madiun)
Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk)
Eddi Rumpoko (Wali Kota Batu)
Mas’ud Yunus (Wali Kota Mojokerto)
Mustafa Kamal Pasha (Bupati Mojokerto)
Nyono Suharli (Bupati Jombang)
Mochammad Anton (Wali Kota Malang)
Muhammad Samanhudi Anwar (Wali Kota Blitar)
Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung)
Setiyono (Wali Kota Pasuruan)
Rendra Kresna (Bupati Malang)
Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo)
PKB Kasih Saksi
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah akan mendapatkan saksi dari partai asalnya, PKB. Saiful Ilah ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan.
Hal itu dipastikan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Ahmad Iman Syukri. Namun PKB menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang juga merupakan kader PKB.
"Kami kaget mendengar kabar itu. Prinsipnya PKB menghormati proses hukum yang dilakukan KPK," ujar Iman Syukri dalam pernyataan persnya, Rabu (8/1/2020).
Iman mengatakan partainya belum memutuskan terkait sanksi yang akan diberikan kepada Saiful Ilah karena masih menunggu informasi lebih lanjut.
"Soal sanksi, nanti menyesuaikan dengan status hukumnya. Kami menunggu kejelasannya lebih dulu. Prinsipnya pasti akan dikenakan sanksi jika terbukti," jelas Iman.
PKB juga belum memutuskan akan memberikan bantuan hukum kepada Saiful Ilah. Wasekjen PKB Faisol Reza dihubungi terpisah mengatakan partainya menunggu pernyataan resmi KPK setelah pemeriksaan yang terhadap Saiful Ilah di gedung KPK.
Pada Selasa (7/1/2020) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan beberapa pihak lain, melalui operasi tangkap tangan. Saiful Ilah merupakan kader PKB yang menjabat sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan penangkapan terhadap Bupati Sidoarjo tersebut terkait pengadaan barang dan jasa. Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang ditangkap tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Kinerja Buruk, Belasan Anggota Panwascam Pemilu 2024 Dicoret Dari Pengawas Pilkada Sleman
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Menko Airlangga Isi Kuliah Tamu di LSE: Indonesia On-Track Capai Visi Indonesia Emas 2045
- Orang Tua Diminta Awasi Aktivitas Anak di internet untuk Cegah Child Grooming
- Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan Anak di Ranah Online
- Momentum Hardiknas, Puan Ajak Dukung Kemajuan Ekosistem Pendidikan
- Ratusan Rumah Terendam Akibat Luapan Sungai Cibeureum
- Airlangga Bertemu Sekjen Cormann, Tegaskan Komitmen Percepat Proses Keanggotaan Indonesia.
- Mendagri Sebut Pilkada 2024 Telan Anggaran hingga Rp27 Triliun
Advertisement
Advertisement