Advertisement
Indeks Persepsi Korupsi 2019 di Indonesia Membaik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Transparency International merilis Corruption Perception Index (CPI) 2019 atau Indeks Persepsi Korupsi untuk sejumlah negara. Hasilnya Indonesia mendapatkan skor 40 dari 100 indeks persepsi korupsi dan menduduki peringkat ke-85 dari 180 negara.
Skor ini menurut Transparency International menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari dua per tiga negara yang memperoleh skor di bawah angka 50 dengan rata-rata global 43. Adapun di ASEAN skor rerata CPI berada di angka 46.
Advertisement
Peneliti Transparency Internastional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengatakan perolehan ini meningkat dua poin dari 2018. Kondisi ini menandakan bahwa perjuangan bersama melawan korupsi menunjukkan kemajuan.
"Perjuangan melawan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah, KPK, lembaga keuangan dan bisnis serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif," katanya di Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Setidaknya ada empat data yang berkontribusi pada kenaikan CPI di Indonesia pada 2019. Keempatnya yaitu Political Risk Service, IMD Wolrd Competitiveness Yearbook, Political and Economy Risk Consultansy dan World Justice Poject.
Akan tetapi empat dari sembilan indeks mengalami stagnansi yaitu Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transformation Index, Economics Intelligence Unit Country Ratings dan Varieties of Democracy. Sedangkan satu aspek mengalami penurunan yaitu World Economic Forum EOS.
Adapun peningkatan terbesar dikontribusikan oleh IMD World Competitiveness Yearbook dengan peningkatan sepuluh poin dari tahun sebelumnya.
"Kenaikan ini dipicu oleh penegakan hukum yang tegas kepada pelaku sepuluh poin dan korupsi dalam sistem politik. Sedangkan penurunan empat poin dikontribusi dari World Economic Forum EOS," ujarnya.
Penurunan skor tersebut dipicu oleh masih maraknya suap dan pembayaran ekstra pada proses ekspor - impor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, proses perizinan dan kontrak.
Sekjen Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko menilai bahwa selain upaya perbaikan kemudahan berbisnis, peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik korupsi politik juga bisa secara signifikan meningkatkan skor CPI Indonesia.
"Namun tugas berat pembenahan sistem masih harus dituntaskan ke depan, yaitu bagaimana memutuskan relasi koruptif antara pejabat negara, pelayan publik, penegak hukum dan pebisnis," ujarnya.
Dia menilai jika langkah itu berhasil maka akan berdampak dan berkontrobusi paling besar untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Bantul School Expo Digelar di Stasion Sultan Agung, Ajang Promosi Segala Kegiatan Pendidikan
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek KM 6, Mobil Avanza Terbakar
- 10 Ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional, Bisa Buat Caption Instagram
- PBB Sebut Evakuasi Warga Rafah Butuh Waktu 10 Hari
- Mengaku Siap Pindah ke Ibu Kota Baru, Begini Komentar Sandiaga soal Rumah Menteri di IKN
- Kunker Jokowi Diduga karena Menghindari Demo Hari Buruh, Istana Bilang Begini
- Polisi Tangkap 300 Demonstran Pro Palestina di New York
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
Advertisement
Advertisement