Advertisement
Pembangunan Rumah Bersubsidi Terancam Masalah Pembiayaan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini bisa terhambat karena kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dianggarkan pemerintah, yaitu sebanyak 110.000 unit, diperkirakan habis pada April mendatang.
Ketua Umum DPP Persuatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa kebutuhan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun ini 300.000 unit.
Advertisement
Namun, pada tahun ini alokasi anggaran yang disediakan pemerintah justru jauh di bawah harapan para pengembang. Pasalnya, dana yang sudah dianggarkan di APBN 2020 adalah Rp11 triliun atau setara dengan sekitar 100.000 rumah.
Totok menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, pada Desember 2019 sudah terealisasi sebesar Rp2 triliun, sedangkan Rp9 triliun atau setara 86.000 rumah untuk dijalankan pada tahun ini.
“Pada tahun ini seluruh pengembang sudah sepakat bahwa April itu kuota FLPP diperkirakan habis karena hanya tersedia sisa 86.000 unit rumah. Hal ini tentunya bisa menghambat upaya penyediaan rumah subsidi bagi MBR,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (23/1/2020).
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pembiayaan rumah subsidi Totok menuturkan bahwa REI bersama dengan Kadin dan asosiasi pengembang lainnya telah mengusulkan sejumlah langkah alternatif yang dapat dilakukan pemerintah.
Salah satu usulan yang disampaikan ialah pengategorian konsumen menjadi dua bagian yaitu yang berpenghasilan kurang dari Rp4 juta disalurkan anggaran Rp1 triliun dengan bunga 5 persen selama 20 tahun sehingga dapat memenuhi 8.888 unit rumah.
Sementara itu, untuk konsumen berpenghasilan antara Rp4 juta—Rp5 juta disalurkan anggaran Rp10 triliun dengan bunga 8 persen selama 20 tahun sehingga dapat memenuhi kebutuhan 141.300 rumah.
“Dengan demikian total anggaran Rp11 triliun yang dialokasikan pemerintah dapat memenuhi hingga 150.188 unit rumah,” jelasnya.
Adapun, untuk menutupi sisa kekurangan dana dapat dicairkan melalui pengalihan dana subsidi selisih bunga, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, realokasi subsidi gas, dan mendorong peranan lebih besar dari Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan PT Sarana Multigriya Finansial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Pelatih Masih Yakin Garuda Pertiwi Berprestasi di Piala Asia Putri U-17
- Piala Asia Putri U-17: Jepang Tekuk Thailand 4-0, China Kandaskan Australia 3-0
- Persija Tolak Berlaga di Turnamen ACC, Pilih Fokus Siapkan Tim untuk Liga 1
- Kena Pasal Berlapis, Pembunuh Pengusaha Tembaga Boyolali Terancam Hukuman Mati
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 8 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
- KPK Buka Peluang Hadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem di Sidang SYL
- Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 80 Persen, Istana Negara 67 Persen
Advertisement
Advertisement