Advertisement
Tokoh NU: Memerangi Radikalisme Butuh Gerakan Politik
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN- Untuk menangkal gerakan intoleransi dan radikalisme di Indonesia harus diperjuangkan dengan gerakan politik. Harus ada kebijakan politik menangkal gerakan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Selain gerakan politik, penegakan hukum juga harus dilakukan.
Hal tersebut disampaikan oleh KH. Yahya Cholil Staquf dari Nahdlatul Ulama di sela-sela kegiatan eksekutif meeting Centris Democracy Internasional (CDI) di Hotel Hyatt Jogja, Kamis (23/1/2020).
Advertisement
Menurut Staquf, NU selama ini mengampanyekan toleransi dan mengajak harmonisasi. Hanya saja, ada aktor-aktor yang menentang dan tidak menginginkan itu. Bahkan menentang dengan cara melanggar hukum. Kalau gerakan intoleransi dan radikalisme terus berkembang, artinya yang berwenang tidak sungguh-sungguh melakukan penangkalan.
"Nah, apakah penegak hukum berani menindak itu. Kalau tidak ditindak tegas, maka mereka akan berani," katanya.
Dia meminta agar negara tidak ragu-ragu dalam menangkal gerakan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Jika ragu-ragu, maka gerakan mereka akan semakin meningkat. "Jangan-jangan sedikit-sedikit demokratis. Sebab gerakan ini juga berjalan tidak ragu-ragu. Kalau mereka sebut penggal ya pengal," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, NU memasukkan gagasan resolusi yang diajukan PKB di mana isinya hasil Munas di Banjarmasin, Kalimatan Selatan. Resolusi tersebut juga diajukan ke sejumlah negara seperti di Roma dan Bassel. "Masalah-masalah besar seperti gerakan intoleransi dan radikalisme harus diselesaikan juga secara politik (kebijakan) dan penegakan hukum," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, bertemu empat mata dengan Perdana Menteri Hungaria, Victor Orban. Pertemuan empat mata tersebut, membahas beberapa tema termasuk rencana kerja sama dengan beberapa partai seluruh dunia anggota CDI. Salah satu tema yang dibahas adalah tema mengenai humanisme barat dan humanisme Islam.
"Partai diseluruh dunia yang mengikuti kegiatan ini, juga membahas mengenai aliansi abad ke-21, humanisme barat, demokrasi Kristen dan humanisme Islam. Orban juga menjadi panelis dalam pertemuan ini," ujarnya.
Selain Orban, panelis lainnya adalah Eva Sáenz-Díez dari Universitas Katolik Louvain Belgia, Nizar Baraka, Sekretaris Jenderal Partai Kemerdekaan Maroko, KH. Yahya Cholil Staquf dari Nahdlatul Ulama, dan Franz Magnis, S.J., dari Universitas Driyakarya, Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Gunakan KTP Orang Lain untuk Pencucian Uang Rp25,9 Miliar
- Eks Kepala Bea Cukai Jogja Eko Darmanto Diduga Lakukan Pencucian Uang Capai Rp37,7 Miliar
- Muhadjir Sebut Jokowi Perintahkan Para Menteri untuk Bangun Rest Area Lebih Banyak
- Viral Bocah Menangis Kelaparan Minta Makan, Malah Dicaci Maki Ibunya
- Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp200 Juta, SYL Pakai Duit Pinjaman Vendor Kementan
- Bappenas Sebut Telah Masukkan Program Makan Siang Gratis ke Dalam RKP 2025
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
Advertisement
Advertisement