Advertisement
Kemampuan Pemerintah Menangani Ratusan WNI Eks ISIS Diragukan
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Rencana pemerintah memulangkan ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Tanah Air dikritik. Pasalnya, kapasitas negara menangani ratusan simpatisan ISIS itu diragukan.
Paham radikal yang dianut ratusan WNI itu dinilai bisa membahayakan publik jika mereka kembali ke Indonesia. Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) DIY, Agnes Dwi Rusjiyati, meragukan deradikalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap ratusan WNI itu bakal efektif atau tidak, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan menangani mereka. "Apakah negara sanggup untuk melakukan itu [deradikalisasi]," kata Agnes, Senin (10/2/2020).
Advertisement
Pemerintah kata dia perlu mengkaji ulang rencana memulangkan eks simpatisan ISIS itu dari Irak atau Suriah. Sebab sebuah paham (paham radikal) yang sudah didoktrin kepada seseorang tidak mudah dihilangkan.
"Soal ideologi saya rasa tidak mudah diubah. Siapa yang akan bertanggung jawab mereka bisa terdampingi dengan baik setibanya di sini," kata dia.
Agnes tidak yakin dengan program bela negara mampu menghilangkan paham radikal yang dianut ratusan orang tersebut. Penyebaran paham radikal kata dia tidak terlihat secara fisik tetapi dampaknya besar. "Jangan sampai malah memunculkan sel-sel teroris baru [di Indonesia]," katanya.
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka) Jogja Sahiron Syamsuddin, mengatakan pemerintah perlu menimbang dampak positif dan negatif terkait dengan rencana memulangkan ratusan WNI eks anggota ISIS. Jika lebih banyak dampak negatif, maka pemerintah harus berhati-hati. “Perlu diingat, peristiwa bom Bali dulu, pelakunya orang yang baru pulang dari Afghanistan," katanya.
Dilihat dari sisi hak asasi manusia, menurutnya, memang benar mereka punya hak untuk berkumpul lagi dengan keluarga di Indonesia. Meski demikian dalam HAM sendiri kepentingan dan keselamatan publik juga harus diperhatikan.
Sahiron pribadi tidak setuju WNI kombatan ISIS itu dipulangkan ke Tanah Air. Masyarakat sipil di Tanah Air kata dia berpotensi jadi korban aksi terorisme yang mungkin mereka lakukan di sini.
"Pengeboman bisa terjadi di mana-mana tanpa melihat siapa sasarannya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 66 Pegawai KPK Terlibat Pungli, Dua Rutan Dinonaktifkan
- Kerusakan Akibat Gempa Garut Terjadi di Empat Kabupaten, Terparah Bandung
- Perhatikan! Per 1 Mei 2024 Pengajuan Berkas Kasasi dan PK di MA Wajib Daring
- Pelatih Shin Tae-yong Diusulkan Dapat Gelar Kehormatan Warga Negara Indonesia
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
Advertisement
Pilkada Kulonprogo, DPC PDIP Terima Pendaftaran Kader Partai Lain
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ungkap Praktik Mafia Tanah, Ini Solusi yang Ditawarkan AHY
- Kementan Kawal Sistem Pompanisasi Lahan Pertanian Atasi Dampak El Nino
- 12 Pesawat Tempur China Terbang Rendah di Wilayah Taiwan
- Puluhan Benda Bersejarah dari Masa Majapahit, Dikembalikan AS ke Indonesia dan Kamboja
- Ada Potensi 6 Juta Ounce Emas di Tanah Papua yang Belum Terjamah Freeport
- 2.086 Hektare Lahan di IKN Bermasalah, AHY: Kami Komunikasikan dengan DPR
- Gunung Ibu Pulau Halmahera Meletus, Abu Vulkanik Setinggi 3,5 Kilometer
Advertisement
Advertisement