Advertisement
Jadi Buronan KPK, Nurhadi Disebut Ada di Jakarta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pengacara buronan KPK Nurhadi, Maqdir Ismail, mempersilakan Bareskrim Polri dan KPK memeriksa dirinya terkait dengan keberadaan kliennya yang kini telah ditetapkan sebagai DPO tersebut.
Maqdir mengakui dirinya sempat bertemu dengan Nurhadi sekitar tiga pekan lalu di sebuah rumah seseorang yang lokasinya dirahasiakan, tetapi masih di wilayah DKI Jakarta. Menurutnya, pertemuan Maqdir dengan Nurhadi di rumah itu, hanya membahas mengenai perkara yang tengah menjerat sang klien, bukan lainnya.
Advertisement
"Iya, saya bertemu dengan Nurhadi tiga minggu lalu di kediaman seseorang di Jakarta ya. Itu kan tiga pekan lalu. Kalau sekarang saya tidak tahu di mana dia (Nurhadi) berada," tuturnya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia lewat sambungan telepon, Selasa (18/2/2020).
Berkaitan dengan pernyataan Direktur Lokataru, Haris Azhar mengenai Nurhadi beberapa hari lalu, Maqdir membantah kliennya kini berada di sebuah apartemen mewah di wilayah DKI Jakarta seperti yang dituduhkan. Menurutnya, tidak ada satu pun yang tahu keberadaan Nurhadi saat ini, termasuk Maqdir sendiri.
"Haris Azhar itu bertindak dan berbicara sebagai apa? Sebagai pengacara kliennya atau lembaga apa itu namanya, kalau memang dia (Haris Azhar) tahu keberadaannya, silahkan saja jelaskan ke KPK atau polisi," katanya.
Maqdir juga sempat menyindir Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, yang telah menggelar sayembara dengan hadiah iphone 11 untuk informasi ihwal keberadaan Nurhadi saat ini.
Dia menilai bahwa sayembara yang dilakukan oleh Boyamin merupakan wujud penghinaan terhadap aparat penegak hukum. "Itu kan sama saja dia (Boyamin) menghina aparat penegak hukum kita; seolah-olah tidak bisa mencari dan menangkap orang. Itu kan harusnya dihentikan," ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri dan KPK mengancam bakal mempidanakan siapapun yang menghalangi tim penyidik untuk menangkap buronan Nurhadi.
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan bahwa pihak-pihak yang menyembunyikan buronan penegak hukum baik KPK, Polri maupun Kejaksaan Agung, bisa dijerat dengan Pasal 55 KUHP karena telah menghalang-halangi proses penyidikan KPK. Dia memastikan Polri dan KPK bakal bersinergi terus untuk menangkap para buronan tersebut.
"Siapa saja yang melakukan tindak pidana baik itu aktor intelektualnya atau melancarkan proses tindak pidana, itu termasuk dalam turut serta ya. Kalau ada yang menyembunyikan buronan, itu termasuk pelanggaran pidana," tuturnya, Senin (17/2/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Alert! Stok Darah di DIY Menipis, PMI Dorong Instansi Gelar Donor Darah
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Pilgub Jakarta 2024, Demokrat Bakal Calonkan Dede Yusuf
- Darurat, Kasus Demam Berdarah di Amerika Tembus 5,2 Juta, 1.800 Orang Meninggal
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Visa Umrah Kini Tidak Boleh Buat Piknik, Ini Aturan Barunya
- ASN Akan Dipindah ke Ibu Kota Nusantara Secara Bertahap hingga 2029, Ini Prioritasnya
- Ketua KPU Hasyim Asy'ari Kembali Dilaporkan Terkait dengan Kasus Asusila
Advertisement
Advertisement